PSPP YOGYAKARTA | Pramugari, Staff Penerbangan, AVSEC

Friday, January 23, 2026

Industri Pertahanan Dalam Negeri: Solusi Hadapi Ancaman Embargo Alutsista

<img alt="Industri Pertahanan Dalam Negeri: Solusi Hadapi Ancaman Embargo Alutsista" src="https://bergelora.com/wp-content/uploads/2024/05/presiden-rusia-vladimir-putin_169-2.jpeg" style="max-width:100%; height:auto; display:block; margin: 1em auto;"><h3 style="text-align: left">Peran Industri Pertahanan dalam Menghadapi Dinamika Geopolitik</h3>
Kondisi geopolitik yang terus memanas menuntut peningkatan kesiapan dan kekuatan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Dalam situasi seperti ini, penting bagi negara untuk memperkuat kemampuan industri pertahanan dalam negeri agar tidak tergantung sepenuhnya pada impor dari luar negeri. Hal ini menjadi solusi untuk mencegah potensi embargo alutsista yang bisa mengganggu stabilitas sistem pertahanan.
Menurut Direktur Teknik PT Nanggala Kencana Rekatama Indonesia (NKRI) Zaenal, kemandirian industri pertahanan (inhan) dalam negeri sangat penting untuk menjaga kelancaran rantai pasok alutsista. Ia menegaskan bahwa pada masa lalu, Indonesia pernah mengalami embargo senjata dari Amerika Serikat (AS) antara tahun 1995 hingga 2005. Akibatnya, pemerintah harus mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan alutsista dan suku cadangnya. Zaenal berharap hal serupa tidak terulang di masa depan.
”Kemandirian inhan menjadi prasyarat untuk memiliki sistem pertahanan yang kuat dan maju. Selain itu, kemandirian ini juga memberikan dampak positif bagi perekonomian dan pengembangan teknologi dalam negeri,” ujar Zaenal dalam keterangan resmi.
Presiden Prabowo Subianto, kata Zaenal, pernah menekankan pentingnya kemandirian inhan dalam negeri. Pernyataan ini disampaikan secara terbuka oleh Prabowo saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan). Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan alutsista, tetapi juga untuk mendorong pergerakan ekonomi nasional.
”Anggaran pertahanan yang dialokasikan untuk produk dalam negeri akan berputar kembali di ekonomi nasional dan mendorong inovasi teknologi lokal,” jelas Zaenal.
Selain itu, kemampuan memproduksi alutsista sendiri bisa menciptakan efek deterren bagi negara lain. Negara dengan inhan yang berkembang dinilai lebih tangguh karena mampu memenuhi kebutuhan militer sendiri tanpa khawatir terhadap akses alutsista dari luar negeri. Hal ini meningkatkan posisi tawar Indonesia secara diplomatis.
”Pemerintah Indonesia telah menempatkan kemandirian pertahanan sebagai visi strategis jangka panjang,” tambah Zaenal.
<h3 style="text-align: left">Regulasi yang Mendukung Pengembangan Inhan</h3>
Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan menjadi payung hukum utama yang mengatur pengelolaan inhan nasional. UU tersebut mengamanatkan kewajiban pelibatan produksi dalam negeri dalam setiap pengadaan alutsista. Bahkan pada 2020, pemerintah membuka kesempatan lebih luas kepada pihak swasta untuk berpartisipasi dalam industri pertahanan melalui UU Cipta Kerja.
Melalui regulasi tersebut, perusahaan swasta nasional bisa memperoleh perizinan sebagai industri pertahanan dan memproduksi alutsista serta komponennya. Dengan demikian, inhan BUMN dan inhan swasta bisa berkolaborasi. Sebab, kapasitas inhan BUMN belum memadai untuk memenuhi kebutuhan. Karena itu, kerja sama antara inhan pelat merah dengan inhan swasta terus berjalan.
”Dengan dukungan kerangka hukum yang kuat, ekosistem industri pertahanan nasional memiliki dasar untuk tumbuh, mulai dari tahap penelitian dan pengembangan hingga produksi dan pemasaran alutsista,” jelas Zaenal.
<h3 style="text-align: left">Perusahaan Swasta Berkontribusi pada Pengembangan Inhan</h3>
Saat ini, PT Pindad (Persero) sebagai BUMN strategis telah menghasilkan berbagai varian pistol seperti G2 Combat, MAGNUM. Mereka juga memproduksi senapan serbu seri SS yang terdiri atas SS1, SS2, sampai SS3 yang kini digunakan oleh TNI maupun Polri.
Selain senjata dan amunisi, produksi suku cadang lokal untuk kebutuhan perawatan alutsista juga menunjukkan kemajuan. Berbagai komponen senjata, kendaraan tempur, kapal, dan pesawat mulai dibuat di dalam negeri melalui sinergi BUMN dan swasta.
Contohnya, PT NKRI sebagai perusahaan swasta nasional yang sudah memperoleh lisensi dari Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk memproduksi komponen senjata dan amunisi, suku cadang presisi untuk pesawat, kapal, dan kendaraan taktis atau rantis.

Dia menyebutkan bahwa pabrik PT NKRI di Bandung, Jawa Barat (Jabar) saat ini menjadi pemasok selongsong peluru, proyektil, hingga parts mekanik bagi kebutuhan industri pertahanan nasional. Selain itu ada, PT Republik Defensindo (Republik Defence) yang memproduksi kendaraan khusus militer.
”Kehadiran perusahaan-perusahaan swasta itu menambah kapasitas produksi dalam negeri, terutama di lini komponen dan suku cadang yang mendukung kemandirian pemeliharaan alutsista,” pungkasnya.

Industri Pertahanan Dalam Negeri: Solusi Hadapi Ancaman Embargo Alutsista

Peran Industri Pertahanan dalam Menghadapi Dinamika Geopolitik Kondisi geopolitik yang terus memanas menuntut peningkatan kesiapan dan keku...

Thursday, January 22, 2026

Karier Sudewo: Akhir Permainan, Pakar Politik Undip: Masih Bisa Kembali Karena Masyarakat Pelupa

<h3 style="text-align: left">Pandangan Pakar Politik tentang Masa Depan Bupati Pati Sudewo</h3>
Sejumlah pakar politik di Semarang memberikan pandangan terkait masa depan karier politik Bupati Pati, Sudewo, setelah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus jual beli jabatan perangkat desa. Mereka menilai bahwa karier politik Sudewo dalam lima tahun mendatang sudah berakhir.
Namun, kader partai Gerindra ini masih memiliki peluang untuk kembali moncer sebagai politikus dengan memanfaatkan celah karakter masyarakat yang mudah lupa dan permisif terhadap koruptor.
Pengamat Politik dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Wahid Abdulrahman, mengatakan bahwa karier Sudewo sudah berakhir untuk jabatannya sebagai Bupati Pati. Ia meyakini KPK memiliki presisi tinggi dalam menjerat kasus korupsi kepala daerah sehingga sudah hampir dipastikan Sudewo akan menjadi terdakwa di kursi pesakitan.
"Saya melihat untuk jabatan sebagai Bupati Pati periode 2024-2030 ini Sudewo sudah selesai, end of the game," katanya kepada Tribun, Rabu (21/1/2026). Namun, ia menggaris bawahi bahwa selepas tahun tersebut, Sudewo bisa saja kembali melenggang ke dunia politik dalam kompetisi apapun baik sebagai kepala daerah maupun wakil rakyat.
Hal ini kembali lagi pada karakteristik para politikus yang menganggap kejahatan korupsi sebagai tindakan yang wajar. Fenomena ini sudah terbukti berulang kali terjadi, para koruptor kembali ke panggung politik tanpa rasa malu.
Celah lainnya adalah Sudewo kembali ke ranah politik yakni memanfaatkan karakteristik masyarakat Indonesia khususnya Jawa Tengah yang mudah melupakan. "Tentu ini sangat mengkhawatirkan, saya menyebutnya sebagai banalitas politik, koruptor terjun lagi ke politik karena masyarakat dianggap lupa," katanya.
Meskipun demikian, Wahid menilai kasus Sudewo ini cukup unik karena merujuk keterangan KPK, kasus ini berkaitan erat soal jual beli jabatan perangkat desa. Ia menyebut, belajar dari kasus yang menjerat para kepala daerah lainnya, kasus korupsi sekelas bupati berpusar pada pengadaan barang dan jasa serta promosi atau mutasi jabatan selevel kepala dinas.
"Ini brutal, level desa saja diurus, apalagi selevel kepala dinas atau kepala badan," ungkapnya.
<h3 style="text-align: left">Peluang Karier Politik Sudewo di Masa Depan</h3>
Pakar politik Undip, Fitriyah, mengungkapkan bahwa karier politik Sudewo berpeluang masih moncer di masa depan bila merujuk karakteristik masyarakat sebagai pemilih pada pemilihan umum. Publik masih relatif permisif dengan isu-isu korupsi sehingga ketika koruptor maju sebagai kepala daerah atau wakil rakyat bisa melenggang bebas.
Ia mencontohkan mantan Bupati Kudus Muhammad Tamzil yang kembali terpilih menjadi Bupati Kudus meskipun pernah terjerat kasus korupsi. "Pemilih kita memiliki ingatan yang pendek dan korupsi itu dianggap Permisif," terangnya.
Ia juga menyakini bahwa semisal Sudewo dipecat dari partainya tidak akan menghentikan karier politiknya karena tinggal pindah partai. Ketika peradilan Sudewo sudah berjalan dan nanti akan menjadi mantan narapidana, Sudewo tetap bisa mencalonkan diri dalam kompetisi politik tanpa adanya larangan oleh aturan manapun.
"Jadi secara regulasi hak-hak politiknya tetap hidup. Setidaknya hanya terhalang jeda waktu setidaknya 5 tahun (selepas jadi narapidana) lalu bisa maju lagi," katanya.
Di sisi lain, kasus korupsi Sudewo membuka fakta bahwa kepala daerah menjadikan seleksi perangkat desa sebagai ladang korupsi baru. Pada kasus korupsi sebelumnya, jual beli jabatan ini hanya di level kepala dinas atau kepala badan. Fitriyah mengatakan bahwa perangkat desa menjadi komoditas jual-beli jabatan tidak lepas dari desa yang memiliki anggaran dana desa.
"Ini menjadi perluasan (ladang korupsi) karena jabatan perangkat desa tidak seperti dulu yang konotasinya pengabdian, kini jadi rebutan sehingga ada yang mau mengeluarkan uang sebesar itu (ratusan juta) demi menduduki jabatan tersebut," paparnya.
<img data-document-id="cms/api/amp/image/AA1UAGPs" data-reference="image" src="https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/AA1UAGPs.jpg"/>
<h3 style="text-align: left">Sosok Unik dan Nekat</h3>
Pakar politik Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Andreas Pandiangan, memandang Bupati Sudewo sebagai sosok yang unik dan nekat. Ia mengungkap, keunikan dan kenekatan Sudewo tampak dari gelagatnya yang didemo oleh warganya sendiri atas kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Sudewo dari kejadian itu lolos dari pemakzulan yang bergulir di DPRD Pati. Ia juga dipanggil KPK dalam kasus suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Kasus ini menyeret Sudewo saat masih menjadi anggota DPR RI.
Di tengah kondisi itu, Sudewo masih nekat melakukan korupsi pada level perangkat desa. "Perilaku dan kebijakan Bupati Sudewo masih menjadi sorotan masyarakat karena rentetan peristiwa politik, bukannya sadar, ia justru tetap saja nekat untuk melakukan korupsi," katanya.
Berkaitan soal karier Sudewo di masa mendatang, Andreas berharap majelis hakim nantinya bisa memberikan putusan yang baik agar Sudewo tidak lekas memasuki ruang-ruang publik sebagai pejabat. Meskipun hal itu tidak menghentikannya secara langsung di medan politik karena peluang merambah dunia tersebut terbuka lebar lewat jalur ormas dan partai politik.
"Ya harapannya di sana agar hakim memutuskan hal itu," katanya.
<h3 style="text-align: left">Wakil Bupati Menjadi Plt</h3>
Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Pati, Risma Ardhi Chandra, diangkat menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati sesuai Surat Nomor 131/0000757 tertanggal 20 Januari 2026 tentang penugasan Wakil Bupati Pati untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Pati. Hal ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Surat penugasan itu ditanda tangani Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin kepada Risma di Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (21/1/2026). Taj Yasin meminta Plt Bupati Pati bisa menjaga kekompakan dan profesionalitas ASN Pemkab Pati agar tetap optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Marilah bersama-sama bekerja memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat kita,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menyatakan kesiapannya menjalankan tugas dan kewenangan sesuai penugasan yang diberikan. Sekaligus berkomitmen menjaga integritas tata kelola pemerintahan agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal.
“Kami berkomitmen penuh untuk melanjutkan roda pemerintahan Kabupaten Pati dengan menjunjung tinggi nilai integritas dan akuntabilitas,” ungkapnya.

Karier Sudewo: Akhir Permainan, Pakar Politik Undip: Masih Bisa Kembali Karena Masyarakat Pelupa

Pandangan Pakar Politik tentang Masa Depan Bupati Pati Sudewo Sejumlah pakar politik di Semarang memberikan pandangan terkait masa depan ka...

Thursday, January 22, 2026

Mengapa Trump Incar Greenland? Ahli Geopolitik: Jaga Kekuatan Militer dan Ekonomi AS

<img data-document-id="cms/api/amp/image/AA1TzPPS" data-reference="image" src="https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/AA1TzPPS.jpg"/> 
JAKARTA, 
Ambisi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menguasai Greenland, wilayah yang berada di bawah Denmark namun memiliki pemerintahan sendiri, dinilai bukan sekadar manuver politik atau provokasi diplomatik. 
Pakar geopolitik dan keamanan nasional Wibawanto Nugroho menegaskan, langkah tersebut berakar pada kepentingan fundamental AS dalam menjaga dan memaksimalkan kekuatan militer serta ekonomi di tengah persaingan global antarkekuatan besar. Menurut Wibawanto, tekanan yang dilakukan AS saat ini tidak hanya melalui instrumen ekonomi dan militer, tetapi juga lewat pendekatan kelembagaan alternatif seperti pembentukan "Board of Peace" yang digagas Trump. Inisiatif tersebut menunjukkan AS tengah mencari cara baru untuk mempertahankan dominasinya dalam sistem internasional. 
“Jadi, secara substansial ini tidak bisa dianggap hanya sebagai wacana karena ini mengandung makna substansial yang penting secara global dari perspektif keamanan global dan keamanan nasional, bukan hanya saja dari Amerika, tapi setiap negara berkepentingan di situ,” kata Wibawanto dalam program Kompas Petang Kompas TV, Rabu (21/1/2026). 
<h3 style="text-align: left">Neorealisme dan Kepentingan Kekuatan Negara</h3>
Untuk menjelaskan mengapa Greenland menjadi incaran, Wibawanto menggunakan perspektif neorealisme dalam hubungan internasional. Dalam pandangan ini, sistem global bersifat anarkistis karena tidak ada otoritas tertinggi di atas negara. “Supaya anarkis itu tetap tertib, harus ada yang namanya kekuatan yang real dalam hal ini terutama militer dan ekonomi. Dan ini harus disertai dengan keseimbangan kekuatan,” ujarnya. 
Neorealisme, kata Wibawanto, melihat dinamika konflik global melalui tiga dimensi utama. Pertama, karakter pemimpin, yang meskipun berpengaruh, bukan faktor tunggal. Kedua, persoalan domestik suatu negara yang membentuk arah kebijakan luar negeri. Ketiga, struktur sistem internasional, yang menjadi penyebab paling menentukan lahirnya konflik dan perang. 
Dari neorealisme kemudian lahir dua pendekatan utama dalam kebijakan keamanan negara, yakni defensive realism (realisme defensif) dan offensive realism (realisme ofensif). Defensive realism menekankan kecukupan kekuatan untuk bertahan tanpa perlu bersikap agresif. “Yang defensif itu seperti Indonesia misalnya, kita cukup mempunyai kekuatan militer tanpa harus bersikap agresif,” ujar Wibawanto, merujuk pada pendekatan Indonesia. Sebaliknya, offensive realism menempatkan kekuatan sebagai sesuatu yang harus dimaksimalkan. Pendekatan ini umumnya menjadi karakter negara-negara besar atau great powers. 
“Tetapi ofensif ini hitungannya beda adalah power maximizing dan biasanya ini menjadi inherent karakter dari great power atau superpower,” kata dia. 
<h3 style="text-align: left">Greenland dalam Logika Offensive Realism AS</h3>
Dalam konteks inilah, Wibawanto menilai Trump bergerak dengan pendekatan offensive realism. Greenland dipandang memiliki nilai strategis tinggi, baik dari sisi militer, ekonomi, maupun geopolitik, terutama di tengah meningkatnya kompetisi kekuatan besar di kawasan Arktik. “Berarti ofensif ini sekarang yang diselami oleh Presiden Trump, yang di mana dia melihat bahwa jika apa yang terjadi di Greenland ini tidak di-manage, di kemudian hari akan menjadi masalah global security karena terjadi great power competition,” ujarnya. 
Dia mengatakan, dari sudut pandang neorealisme, perdamaian global sejatinya hanya bersifat sementara. Masa damai disebut sebagai inter-war period, yakni periode di antara konflik yang menuntut kesiapsiagaan berkelanjutan. Wibawanto menilai kondisi global saat ini telah memasuki fase irregular competition atau persaingan tidak teratur, di mana persaingan kekuatan tidak lagi sepenuhnya mengikuti aturan main yang mapan. 
Dalam situasi seperti itu, Amerika Serikat memilih langkah yang lebih agresif dan inisiatif. “Apa yang terjadi sekarang adalah irregular competition. Di mana kompetisi antara power itu tidak ikut aturan main lagi. Nah, sehingga Amerika mengambil langkah yang agresif, yang cukup inisiatif dari Presiden Trump dengan pendekatan offensive realism-nya untuk mengamankan akses penting menuju Arktik,” ucapnya.

Mengapa Trump Incar Greenland? Ahli Geopolitik: Jaga Kekuatan Militer dan Ekonomi AS

JAKARTA, Ambisi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menguasai Greenland, wilayah yang berada di bawah Denmark namun memiliki...

Thursday, January 22, 2026

Forensik Ponsel dan Penyelidikan Kripto: Mengungkap Sisi Gelapnya

<img alt="Forensik Ponsel dan Penyelidikan Kripto: Mengungkap Sisi Gelapnya" src="https://plg.co.id/wp-content/uploads/2024/01/icon-plg-1.png" style="max-width:100%; height:auto; display:block; margin: 1em auto;"><h3 style="text-align: left">Peran Forensik Ponsel dalam Penelusuran Kejahatan Kripto</h3>
Dalam era digital yang semakin berkembang, aset kripto telah menjadi bagian dari ekosistem ekonomi yang tidak bisa diabaikan. Di Indonesia, pertumbuhan aset kripto bergerak lebih cepat dibandingkan kesadaran masyarakat terhadap risiko dan kompleksitasnya. Dalam beberapa tahun terakhir, kripto bukan lagi hanya sebagai instrumen investasi alternatif, melainkan sudah menjadi bagian dari transaksi keuangan sehari-hari.
Namun, dengan pertumbuhan ini juga muncul sisi gelap, seperti penipuan daring, pencucian uang, hingga kejahatan siber lintas negara yang memanfaatkan kripto sebagai alat transaksi. Di ruang publik, kripto sering dikaitkan dengan klaim bahwa transaksi bersifat transparan dan mudah ditelusuri. Blockchain, yang menjadi fondasi kripto, menyimpan catatan transaksi yang dapat diakses siapa saja dan bersifat permanen.
Meskipun begitu, klaim tersebut sering kali menimbulkan keyakinan bahwa kejahatan berbasis kripto relatif mudah diungkap. Namun, pengalaman penegakan hukum menunjukkan bahwa hal ini tidak sepenuhnya benar. Transparansi blockchain memungkinkan aliran dana ditelusuri dari satu alamat ke alamat lain, tetapi yang tercatat di sana bukanlah identitas hukum, melainkan rangkaian alamat kriptografis yang bersifat pseudonim.
Blockchain dapat menjelaskan ke mana aset bergerak, tetapi tidak otomatis menjawab siapa yang mengendalikannya. Dalam konteks pembuktian hukum, perbedaan ini menjadi krusial. Di sinilah batas antara keterlacakan teknis dan pembuktian yuridis mulai terlihat. Penyidik tidak cukup hanya mengetahui bahwa dana berpindah dari satu dompet ke dompet lain. Yang dibutuhkan adalah keterkaitan yang jelas antara aktivitas digital tersebut dengan subjek hukum yang nyata.
Tanpa jembatan itu, analisis blockchain berisiko berhenti sebagai pemetaan teknis semata. Keterbatasan tersebut mendorong pergeseran fokus investigasi dari semata-mata on-chain menuju wilayah off-chain. Aktivitas kripto dalam praktik sehari-hari tidak berlangsung di ruang hampa, melainkan melalui perangkat digital yang digunakan pelaku.
Di Indonesia, perangkat itu paling sering adalah ponsel pintar dan saat ini ponsel menjadi pusat aktivitas kripto modern. Aplikasi dompet, akun bursa, autentikasi dua faktor, pencatatan frasa pemulihan, hingga komunikasi terkait transaksi hampir seluruhnya berlangsung melalui perangkat ini. Setiap aktivitas meninggalkan jejak digital, baik disadari maupun tidak. Jejak inilah yang kemudian menjadi pintu masuk penting bagi penyidikan.
Melalui forensik ponsel, penyidik dapat menemukan hubungan konkret antara alamat kripto di blockchain dengan individu tertentu. Riwayat aplikasi, tangkapan layar, catatan teks, hingga percakapan pesan instan sering kali menyediakan konteks yang tidak dapat diperoleh dari blockchain itu sendiri. Bukti-bukti semacam ini berfungsi sebagai penghubung antara dunia pseudonim kripto dan identitas hukum di dunia nyata.
Dalam banyak kasus, justru artefak sederhana inilah yang menjadi penentu arah penyidikan. Sebuah tangkapan layar dompet, catatan frasa pemulihan yang tersimpan di aplikasi catatan, atau percakapan singkat yang membahas transaksi dapat menguatkan konstruksi pembuktian secara signifikan. Tanpa investigasi off-chain yang memadai, kejahatan kripto berisiko sulit dibawa ke tahap pembuktian yang utuh.
Untuk mengelola volume data yang besar di perangkat mobile, aparat penegak hukum kini banyak mengandalkan perangkat lunak forensik dengan kemampuan otomatisasi. Alat-alat ini dirancang untuk mengekstraksi dan mengelompokkan artefak digital secara cepat. Dalam konteks efisiensi, pendekatan ini tentu membantu, terutama ketika berhadapan dengan banyak barang bukti.
Namun, perkembangan aplikasi kripto berlangsung sangat dinamis. Struktur data berubah, dompet baru bermunculan, dan sebagian informasi penting disimpan dalam format yang tidak selalu dikenali sistem otomatis. Sejumlah riset forensik menunjukkan bahwa otomatisasi efektif untuk pola data yang sudah dikenal, tetapi kurang adaptif terhadap variasi baru yang muncul di lapangan.
Di titik ini, ketergantungan penuh pada otomatisasi justru dapat menjadi kelemahan. Bukti krusial dalam kejahatan kripto sering kali tersembunyi di luar pola umum, membutuhkan pembacaan kontekstual dan analisis manual yang terarah. Pendekatan yang terlalu mekanis berisiko melewatkan detail penting yang menentukan. Karena itu, semakin jelas bahwa penelusuran kejahatan kripto membutuhkan pendekatan hibrid.
Analisis blockchain tetap relevan untuk memetakan aliran dana, sementara forensik ponsel menjadi kunci untuk mengaitkan aktivitas tersebut dengan pelaku. Di sisi lain, otomatisasi forensik perlu dilengkapi dengan analisis manual yang kritis dan selektif. Bagi Indonesia, temuan ini membawa implikasi kebijakan yang tidak kecil. Di satu sisi, negara mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan adopsi teknologi finansial. Di sisi lain, penegakan hukum harus mampu mengikuti kompleksitas baru yang lahir dari teknologi tersebut.
Fokus yang terlalu sempit pada blockchain berisiko mengabaikan sumber bukti yang lebih konkret dan relevan secara hukum. Penguatan kapasitas forensik ponsel menjadi kebutuhan strategis. Bukan hanya dalam bentuk pembaruan alat, tetapi juga peningkatan pemahaman metodologis aparat terhadap keterbatasan dan potensi teknologi forensik. Peran riset akademik menjadi penting, sebagai jembatan antara perkembangan teknologi dan kebutuhan praktis penegakan hukum.
Pada akhirnya, kejahatan kripto menantang cara lama dalam membaca bukti digital. Blockchain memang menyediakan catatan transaksi yang terbuka, tetapi identitas pelaku sering kali tersembunyi di luar jaringan tersebut. Dalam konteks ini, ponsel bukan sekadar perangkat komunikasi, melainkan ruang tempat jejak kejahatan bertemu dengan identitas nyata. Memahami peran sentral forensik ponsel bukan berarti meniadakan nilai analisis blockchain. Keduanya justru saling melengkapi.
Kesiapan Indonesia dalam mengintegrasikan pendekatan ini akan menentukan apakah kejahatan kripto dapat ditangani secara efektif, atau justru berkembang menjadi wilayah abu-abu yang sulit dijangkau hukum.

Forensik Ponsel dan Penyelidikan Kripto: Mengungkap Sisi Gelapnya

Peran Forensik Ponsel dalam Penelusuran Kejahatan Kripto Dalam era digital yang semakin berkembang, aset kripto telah menjadi bagian dari e...

Thursday, January 22, 2026

Bitcoin turun di bawah 90.000 dolar, ketegangan geopolitik memicu penjualan

<img data-document-id="cms/api/amp/image/AA1lXpZG" data-reference="image" src="https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/AA1lXpZG.jpg"/> 
JAKARTA, — 
Harga bitcoin (BTC) kembali mengalami penurunan dan turun di bawah level psikologis 90.000 dollar AS pada perdagangan Rabu (21/1/2026). Pelemahan ini terjadi seiring meningkatnya ketegangan geopolitik global yang memicu aksi jual di pasar aset berisiko. Kekhawatiran pasar muncul di tengah isu eskalasi perang tarif Amerika Serikat (AS) terhadap Eropa, tekanan Washington kepada Denmark terkait penguasaan Greenland, serta gejolak di pasar obligasi Jepang. Kombinasi faktor tersebut mendorong pelaku pasar masuk ke fase risk-off secara luas. Harga bitcoin sempat turun ke kisaran 87.000 dollar AS.
Berdasarkan data dari CoinMarketCap, harga bitcoin sempat menyentuh kisaran 87.000 dollar AS sebelum bergerak fluktuatif. Tekanan tidak hanya terjadi di pasar kripto, tetapi juga meluas ke pasar saham global. Indeks utama Wall Street, termasuk S&P 500 dan Nasdaq, ditutup melemah lebih dari dua persen. Pada saat yang sama, imbal hasil obligasi pemerintah bergejolak, sementara harga emas menguat sebagai aset lindung nilai.
INDODAX: kripto semakin terkait dinamika global 
Vice President platform perdagangan aset kripto INDODAX, Antony Kusuma, menilai pergerakan harga bitcoin kali ini mencerminkan keterkaitan kripto yang semakin erat dengan dinamika makroekonomi dan geopolitik global. “Dalam situasi seperti ini, bitcoin tidak berdiri sendiri. Ketika pasar global masuk ke fase risk-off akibat ketegangan geopolitik, kebijakan perdagangan, dan tekanan di pasar obligasi, aset berisiko cenderung mengalami koreksi secara bersamaan akibat aksi jual,” ujar Antony dalam siaran pers.
Volatilitas dipicu faktor eksternal 
Menurut Antony, kepanikan jangka pendek kerap muncul ketika investor global menyeimbangkan ulang portofolio investasi mereka di tengah ketidakpastian. Kondisi ini tercermin dari meningkatnya volatilitas, lonjakan volume perdagangan, serta tekanan di pasar derivatif kripto. “Yang perlu dicermati adalah bahwa pergerakan ini lebih didorong oleh faktor eksternal, bukan perubahan fundamental di ekosistem bitcoin dan kripto. Dinamika suku bunga, likuiditas global, dan arah kebijakan geopolitik saat ini menjadi variabel utama yang memengaruhi harga,” lanjutnya.
Maturasi pasar bikin bitcoin lebih responsif 
Antony menambahkan, sejarah pasar kripto menunjukkan fase koreksi tajam kerap beriringan dengan guncangan makro, terutama ketika bitcoin semakin diperlakukan sebagai bagian dari aset global oleh investor institusional. “Partisipasi institusi membuat bitcoin lebih responsif terhadap isu global. Ini adalah konsekuensi dari maturasi pasar, di mana kripto semakin terintegrasi dengan sistem keuangan global,” kata Antony.
Volatilitas tinggi dan disiplin investor 
Meski demikian, Antony menekankan bahwa volatilitas tetap menjadi karakter inheren pasar kripto. Investor, menurutnya, perlu memahami konteks pergerakan harga secara menyeluruh dan tidak semata melihat fluktuasi jangka pendek. “Periode seperti ini menegaskan pentingnya perspektif jangka panjang dan pemahaman risiko. Pasar kripto akan terus bergerak mengikuti arus global, dan ketahanan investor diuji justru saat ketidakpastian meningkat,” tutur Antony.
Ia juga menyoroti bahwa volatilitas tinggi kerap memicu perilaku fear of missing out (FOMO) di kalangan investor. Dalam situasi seperti ini, Antony menilai penting bagi pelaku pasar untuk tetap disiplin melakukan do your own research (DYOR), memahami risiko, serta tidak mengambil keputusan investasi berdasarkan tekanan emosi jangka pendek di tengah ketidakpastian global.

Bitcoin turun di bawah 90.000 dolar, ketegangan geopolitik memicu penjualan

JAKARTA, — Harga bitcoin (BTC) kembali mengalami penurunan dan turun di bawah level psikologis 90.000 dollar AS pada perdagangan Rabu (21/...

Thursday, January 22, 2026

Dedi Mulyadi Ungkap Tragedi Tambang Gunung Pongkor yang Tewaskan 11 Pekerja

<img data-document-id="cms/api/amp/image/AA1UJSzx" data-reference="image" src="https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/AA1UJSzx.jpg"/> 
BOGOR – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan perhatiannya terhadap insiden berdarah di kawasan tambang emas Gunung Pongkor, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Sebanyak 11 penambang dilaporkan meninggal dunia setelah terpapar asap yang mengandung gas karbon monoksida (CO) di dalam lubang tambang.
Menurutnya, risiko tinggi kecelakaan pertambangan di Bogor bukanlah hal baru, baik di tambang legal maupun ilegal. Ia menegaskan bahwa daerah ini telah lama menjadi wilayah yang rentan terhadap kecelakaan akibat aktivitas pertambangan.
"Saya sudah menyampaikan berulang-ulang, Bogor itu menjadi daerah yang begitu rawan terhadap kecelakaan akibat tambang, baik yang legal maupun ilegal," ujarnya.
Dedi menyoroti bahwa masalah utama bukan hanya tentang pengawasan atau penertiban tambang, melainkan ketergantungan masyarakat terhadap sektor tersebut sebagai sumber mata pencaharian meskipun risikonya sangat tinggi. Ia menilai masyarakat seringkali memilih bekerja di sektor pertambangan karena minimnya pilihan pekerjaan lain.
"Problem utamanya itu kan masyarakat juga kekeuh ingin bekerja pada sektor itu," katanya.
Ia mengajak publik untuk melihat tragedi ini dari sudut pandang kemanusiaan. Menurutnya, para penambang yang meninggal bukan sekadar korban kecelakaan kerja, melainkan sosok yang mempertaruhkan nyawa demi mencari nafkah untuk keluarga mereka.
"Saya katakan dari sisi personal, yang meninggal itu pahlawan bagi keluarganya karena menambang masuk pada sebuah lubang yang berisiko mungkin bagian pilihan satu-satunya untuk menghidupinya," ujarnya.
Karena itu, Dedi menilai pendekatan penanganan tambang tidak bisa berhenti pada penutupan lokasi semata. Pemerintah harus segera menyiapkan solusi agar generasi berikutnya tidak terus terjebak dalam lingkaran pekerjaan berisiko tinggi.
"Sehingga kita harus mendorong agar generasi berikutnya adalah ada solusi lain," tegasnya.
Ia menekankan bahwa Kabupaten Bogor memiliki potensi ekonomi yang besar. Pertumbuhan ekonomi dan investasi di wilayah tersebut dinilai cukup baik, tetapi belum sepenuhnya mampu menyerap tenaga kerja dari sektor informal seperti tambang.
"Solusinya kan Bogor kan pertumbuhan ekonominya baik, investasinya baik, nah link and match-nya harus segera disusun dengan baik. Tidak bisa lagi terus-terusan polanya seperti ini," imbuhnya.
Dedi mengungkapkan bahwa gagasan tersebut sudah dia sampaikan langsung kepada Bupati Bogor. Ia bahkan menawarkan skema alternatif bagi para penambang yang terdampak penutupan kawasan tambang agar dapat beralih ke pekerjaan lain.
"Ini yang saya sampaikan ke Bupati Bogor. Saya bilang, saya kan misalnya gini, yang kawasan tambang yang ditutup hari ini. Kan saya sudah memberikan tawaran," ucapnya.
Menurut Dedi, para penambang yang sudah berusia lanjut bisa dialihkan ke sektor lain yang lebih aman dan memiliki kepastian kerja. Contohnya, mereka bisa menjadi tenaga kerja PSDA, PU, atau bekerja sebagai tenaga kebersihan dan sopir.
"Sudah deh, yang tua-tuanya ini menjadi tenaga kerja PSDA, PU, jadi tenaga kebersihan, sopir-sopirnya bekerja," katanya.
Namun, upaya tersebut diakui tidak mudah. Salah satu hambatan terbesar adalah sulitnya melakukan pendataan karena hampir semua pihak di lapangan saling terlibat dalam aktivitas tambang.
"Tapi kan untuk membangun datanya aja susah. Kenapa? Karena hampir semuanya menjadi pemain. Kami minta data-data pada A, A-nya pemain. Gitu loh. Kan susah," ujarnya.
Saat ini, Dedi menegaskan pemerintah provinsi terus mencari solusi agar persoalan pertambangan yang semrawut di Bogor dapat dituntaskan secara menyeluruh.
"Nah, ini yang lagi saya cari jalan keluar agar carut-marutnya selesai," harapnya.

Dedi Mulyadi Ungkap Tragedi Tambang Gunung Pongkor yang Tewaskan 11 Pekerja

BOGOR – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan perhatiannya terhadap insiden berdarah di kawasan tambang emas Gunung Pongkor, Kecama...

Industri Pertahanan Dalam Negeri: Solusi Hadapi Ancaman Embargo Alutsista

Karier Sudewo: Akhir Permainan, Pakar Politik Undip: Masih Bisa Kembali Karena Masyarakat Pelupa

Mengapa Trump Incar Greenland? Ahli Geopolitik: Jaga Kekuatan Militer dan Ekonomi AS

Forensik Ponsel dan Penyelidikan Kripto: Mengungkap Sisi Gelapnya

Bitcoin turun di bawah 90.000 dolar, ketegangan geopolitik memicu penjualan

Dedi Mulyadi Ungkap Tragedi Tambang Gunung Pongkor yang Tewaskan 11 Pekerja

Popular Posts

Comments

Archive