Forensik Ponsel dan Penyelidikan Kripto: Mengungkap Sisi Gelapnya

Peran Forensik Ponsel dalam Penelusuran Kejahatan Kripto

Dalam era digital yang semakin berkembang, aset kripto telah menjadi bagian dari ekosistem ekonomi yang tidak bisa diabaikan. Di Indonesia, pertumbuhan aset kripto bergerak lebih cepat dibandingkan kesadaran masyarakat terhadap risiko dan kompleksitasnya. Dalam beberapa tahun terakhir, kripto bukan lagi hanya sebagai instrumen investasi alternatif, melainkan sudah menjadi bagian dari transaksi keuangan sehari-hari.

Namun, dengan pertumbuhan ini juga muncul sisi gelap, seperti penipuan daring, pencucian uang, hingga kejahatan siber lintas negara yang memanfaatkan kripto sebagai alat transaksi. Di ruang publik, kripto sering dikaitkan dengan klaim bahwa transaksi bersifat transparan dan mudah ditelusuri. Blockchain, yang menjadi fondasi kripto, menyimpan catatan transaksi yang dapat diakses siapa saja dan bersifat permanen.

Meskipun begitu, klaim tersebut sering kali menimbulkan keyakinan bahwa kejahatan berbasis kripto relatif mudah diungkap. Namun, pengalaman penegakan hukum menunjukkan bahwa hal ini tidak sepenuhnya benar. Transparansi blockchain memungkinkan aliran dana ditelusuri dari satu alamat ke alamat lain, tetapi yang tercatat di sana bukanlah identitas hukum, melainkan rangkaian alamat kriptografis yang bersifat pseudonim.

Blockchain dapat menjelaskan ke mana aset bergerak, tetapi tidak otomatis menjawab siapa yang mengendalikannya. Dalam konteks pembuktian hukum, perbedaan ini menjadi krusial. Di sinilah batas antara keterlacakan teknis dan pembuktian yuridis mulai terlihat. Penyidik tidak cukup hanya mengetahui bahwa dana berpindah dari satu dompet ke dompet lain. Yang dibutuhkan adalah keterkaitan yang jelas antara aktivitas digital tersebut dengan subjek hukum yang nyata.

Tanpa jembatan itu, analisis blockchain berisiko berhenti sebagai pemetaan teknis semata. Keterbatasan tersebut mendorong pergeseran fokus investigasi dari semata-mata on-chain menuju wilayah off-chain. Aktivitas kripto dalam praktik sehari-hari tidak berlangsung di ruang hampa, melainkan melalui perangkat digital yang digunakan pelaku.

Di Indonesia, perangkat itu paling sering adalah ponsel pintar dan saat ini ponsel menjadi pusat aktivitas kripto modern. Aplikasi dompet, akun bursa, autentikasi dua faktor, pencatatan frasa pemulihan, hingga komunikasi terkait transaksi hampir seluruhnya berlangsung melalui perangkat ini. Setiap aktivitas meninggalkan jejak digital, baik disadari maupun tidak. Jejak inilah yang kemudian menjadi pintu masuk penting bagi penyidikan.

Melalui forensik ponsel, penyidik dapat menemukan hubungan konkret antara alamat kripto di blockchain dengan individu tertentu. Riwayat aplikasi, tangkapan layar, catatan teks, hingga percakapan pesan instan sering kali menyediakan konteks yang tidak dapat diperoleh dari blockchain itu sendiri. Bukti-bukti semacam ini berfungsi sebagai penghubung antara dunia pseudonim kripto dan identitas hukum di dunia nyata.

Dalam banyak kasus, justru artefak sederhana inilah yang menjadi penentu arah penyidikan. Sebuah tangkapan layar dompet, catatan frasa pemulihan yang tersimpan di aplikasi catatan, atau percakapan singkat yang membahas transaksi dapat menguatkan konstruksi pembuktian secara signifikan. Tanpa investigasi off-chain yang memadai, kejahatan kripto berisiko sulit dibawa ke tahap pembuktian yang utuh.

Untuk mengelola volume data yang besar di perangkat mobile, aparat penegak hukum kini banyak mengandalkan perangkat lunak forensik dengan kemampuan otomatisasi. Alat-alat ini dirancang untuk mengekstraksi dan mengelompokkan artefak digital secara cepat. Dalam konteks efisiensi, pendekatan ini tentu membantu, terutama ketika berhadapan dengan banyak barang bukti.

Namun, perkembangan aplikasi kripto berlangsung sangat dinamis. Struktur data berubah, dompet baru bermunculan, dan sebagian informasi penting disimpan dalam format yang tidak selalu dikenali sistem otomatis. Sejumlah riset forensik menunjukkan bahwa otomatisasi efektif untuk pola data yang sudah dikenal, tetapi kurang adaptif terhadap variasi baru yang muncul di lapangan.

Di titik ini, ketergantungan penuh pada otomatisasi justru dapat menjadi kelemahan. Bukti krusial dalam kejahatan kripto sering kali tersembunyi di luar pola umum, membutuhkan pembacaan kontekstual dan analisis manual yang terarah. Pendekatan yang terlalu mekanis berisiko melewatkan detail penting yang menentukan. Karena itu, semakin jelas bahwa penelusuran kejahatan kripto membutuhkan pendekatan hibrid.

Analisis blockchain tetap relevan untuk memetakan aliran dana, sementara forensik ponsel menjadi kunci untuk mengaitkan aktivitas tersebut dengan pelaku. Di sisi lain, otomatisasi forensik perlu dilengkapi dengan analisis manual yang kritis dan selektif. Bagi Indonesia, temuan ini membawa implikasi kebijakan yang tidak kecil. Di satu sisi, negara mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan adopsi teknologi finansial. Di sisi lain, penegakan hukum harus mampu mengikuti kompleksitas baru yang lahir dari teknologi tersebut.

Fokus yang terlalu sempit pada blockchain berisiko mengabaikan sumber bukti yang lebih konkret dan relevan secara hukum. Penguatan kapasitas forensik ponsel menjadi kebutuhan strategis. Bukan hanya dalam bentuk pembaruan alat, tetapi juga peningkatan pemahaman metodologis aparat terhadap keterbatasan dan potensi teknologi forensik. Peran riset akademik menjadi penting, sebagai jembatan antara perkembangan teknologi dan kebutuhan praktis penegakan hukum.

Pada akhirnya, kejahatan kripto menantang cara lama dalam membaca bukti digital. Blockchain memang menyediakan catatan transaksi yang terbuka, tetapi identitas pelaku sering kali tersembunyi di luar jaringan tersebut. Dalam konteks ini, ponsel bukan sekadar perangkat komunikasi, melainkan ruang tempat jejak kejahatan bertemu dengan identitas nyata. Memahami peran sentral forensik ponsel bukan berarti meniadakan nilai analisis blockchain. Keduanya justru saling melengkapi.

Kesiapan Indonesia dalam mengintegrasikan pendekatan ini akan menentukan apakah kejahatan kripto dapat ditangani secara efektif, atau justru berkembang menjadi wilayah abu-abu yang sulit dijangkau hukum.