BOGOR – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan perhatiannya terhadap insiden berdarah di kawasan tambang emas Gunung Pongkor, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Sebanyak 11 penambang dilaporkan meninggal dunia setelah terpapar asap yang mengandung gas karbon monoksida (CO) di dalam lubang tambang.
Menurutnya, risiko tinggi kecelakaan pertambangan di Bogor bukanlah hal baru, baik di tambang legal maupun ilegal. Ia menegaskan bahwa daerah ini telah lama menjadi wilayah yang rentan terhadap kecelakaan akibat aktivitas pertambangan.
"Saya sudah menyampaikan berulang-ulang, Bogor itu menjadi daerah yang begitu rawan terhadap kecelakaan akibat tambang, baik yang legal maupun ilegal," ujarnya.
Dedi menyoroti bahwa masalah utama bukan hanya tentang pengawasan atau penertiban tambang, melainkan ketergantungan masyarakat terhadap sektor tersebut sebagai sumber mata pencaharian meskipun risikonya sangat tinggi. Ia menilai masyarakat seringkali memilih bekerja di sektor pertambangan karena minimnya pilihan pekerjaan lain.
"Problem utamanya itu kan masyarakat juga kekeuh ingin bekerja pada sektor itu," katanya.
Ia mengajak publik untuk melihat tragedi ini dari sudut pandang kemanusiaan. Menurutnya, para penambang yang meninggal bukan sekadar korban kecelakaan kerja, melainkan sosok yang mempertaruhkan nyawa demi mencari nafkah untuk keluarga mereka.
"Saya katakan dari sisi personal, yang meninggal itu pahlawan bagi keluarganya karena menambang masuk pada sebuah lubang yang berisiko mungkin bagian pilihan satu-satunya untuk menghidupinya," ujarnya.
Karena itu, Dedi menilai pendekatan penanganan tambang tidak bisa berhenti pada penutupan lokasi semata. Pemerintah harus segera menyiapkan solusi agar generasi berikutnya tidak terus terjebak dalam lingkaran pekerjaan berisiko tinggi.
"Sehingga kita harus mendorong agar generasi berikutnya adalah ada solusi lain," tegasnya.
Ia menekankan bahwa Kabupaten Bogor memiliki potensi ekonomi yang besar. Pertumbuhan ekonomi dan investasi di wilayah tersebut dinilai cukup baik, tetapi belum sepenuhnya mampu menyerap tenaga kerja dari sektor informal seperti tambang.
"Solusinya kan Bogor kan pertumbuhan ekonominya baik, investasinya baik, nah link and match-nya harus segera disusun dengan baik. Tidak bisa lagi terus-terusan polanya seperti ini," imbuhnya.
Dedi mengungkapkan bahwa gagasan tersebut sudah dia sampaikan langsung kepada Bupati Bogor. Ia bahkan menawarkan skema alternatif bagi para penambang yang terdampak penutupan kawasan tambang agar dapat beralih ke pekerjaan lain.
"Ini yang saya sampaikan ke Bupati Bogor. Saya bilang, saya kan misalnya gini, yang kawasan tambang yang ditutup hari ini. Kan saya sudah memberikan tawaran," ucapnya.
Menurut Dedi, para penambang yang sudah berusia lanjut bisa dialihkan ke sektor lain yang lebih aman dan memiliki kepastian kerja. Contohnya, mereka bisa menjadi tenaga kerja PSDA, PU, atau bekerja sebagai tenaga kebersihan dan sopir.
"Sudah deh, yang tua-tuanya ini menjadi tenaga kerja PSDA, PU, jadi tenaga kebersihan, sopir-sopirnya bekerja," katanya.
Namun, upaya tersebut diakui tidak mudah. Salah satu hambatan terbesar adalah sulitnya melakukan pendataan karena hampir semua pihak di lapangan saling terlibat dalam aktivitas tambang.
"Tapi kan untuk membangun datanya aja susah. Kenapa? Karena hampir semuanya menjadi pemain. Kami minta data-data pada A, A-nya pemain. Gitu loh. Kan susah," ujarnya.
Saat ini, Dedi menegaskan pemerintah provinsi terus mencari solusi agar persoalan pertambangan yang semrawut di Bogor dapat dituntaskan secara menyeluruh.
"Nah, ini yang lagi saya cari jalan keluar agar carut-marutnya selesai," harapnya.
Post a Comment Blogger Facebook