JAKARTA,
Ambisi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengambil alih Greenland, wilayah otonom Denmark, menimbulkan kekhawatiran akan munculnya ketegangan baru. Tidak hanya dengan negara-negara pesaing global, tetapi juga dengan sekutu tradisionalnya di Eropa.
Pakar geopolitik dan keamanan nasional Wibawanto Nugroho menjelaskan bahwa langkah ini muncul dari kegagalan berbagai pendekatan kerja sama internasional dalam meredam kompetisi antar negara besar.
Greenland, yang memiliki pemerintahan sendiri, menjadi titik sensitif dalam hubungan transatlantik. Ketika AS melakukan tindakan sepihak untuk memperkuat posisinya di kawasan Arktik, negara-negara Eropa terjebak dalam dilema antara menjaga solidaritas aliansi dan mempertahankan kedaulatan serta kepentingan lokal.
Menurut Wibawanto, perkembangan teori hubungan internasional melahirkan berbagai pendekatan. Salah satunya adalah neorealisme yang kemudian berkembang menjadi liberalisme. Pendekatan ini menekankan pengelolaan balance of power (keseimbangan kekuatan) melalui kerja sama dan pertukaran kepentingan antarnegara.
“Kita perlu mengatur bagaimana balance of power bisa dikelola dalam kerja sama. Semangatnya adalah exchange energy (pertukaran energi) satu sama lain,” ujar Wibawanto dalam program Kompas Petang Kompas TV, Rabu (21/1/2026).
Namun, pendekatan ini dinilai tidak cukup mampu menciptakan stabilitas dalam konteks kompetisi kekuatan besar saat ini, terutama antara AS, China, dan Rusia. Rivalitas justru semakin memanas.
Ketika kerja sama bilateral dan multilateral tidak cukup, dunia beralih pada pendekatan institusionalisme, yaitu mengelola konflik melalui lembaga-lembaga internasional. Salah satu contohnya adalah NATO, yang menjadi pilar keamanan kawasan Atlantik.
Wibawanto menjelaskan bahwa selama ini, NATO dan Rusia pernah menjalin kemitraan sebelum invasi ke Ukraina. Namun, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa mekanisme institusional juga memiliki keterbatasan.
“NATO dan Rusia juga pernah memiliki partnership sebelum adanya invasi di Ukraina. Tetapi itu juga tidak berhasil,” katanya.
Kegagalan institusi dalam meredam konflik membuat negara-negara kembali mengandalkan kalkulasi kekuatan nasional masing-masing. Pendekatan lain yang sempat diharapkan mampu menciptakan stabilitas adalah konstruktivisme. Konstruktivisme berangkat dari asumsi bahwa kesamaan identitas dapat menjadi dasar perdamaian global.
Namun, menurut Wibawanto, pendekatan ini juga tidak cukup kuat menghadapi realitas persaingan kekuatan.
“Konstruktivis mengatakan apa? Jika identity ini compatible, semua dunia ini akan damai. Tetapi itu juga tidak bisa menyelesaikan masalah,” ujarnya.
Perbedaan kepentingan strategis dan persepsi ancaman membuat kesamaan identitas tidak otomatis berujung pada stabilitas.
Kegagalan berbagai pendekatan tersebut, kata Wibawanto, mendorong Trump memilih jalur offensive realism atau realisme ofensif. Dalam pendekatan ini, negara berusaha memaksimalkan kekuatannya untuk menciptakan orde baru sesuai kepentingannya.
Trump, menurut Wibawanto, mengambil langkah agresif dan mendahului sebagai strategi preventif. Tujuannya adalah mencegah akses dan pengaruh kekuatan besar lain di kawasan Arktik yang dinilai semakin aktif melakukan militerisasi serta pembangunan ekonomi dan infrastruktur.
“Makanya akhirnya Trump mengambil suatu langkah yang agresif dengan pendekatan offensive realism. Dia akan mencoba menciptakan order baru dengan merupakan satu manuveris yang mendahului atau disebut dengan yang namanya preventif atau mencegah akses dari great power (negara-negara besar) lainnya di Arktik yang sudah melakukan aktivitas militerisasi dan juga ekonomi dan infrastruktur,” kata dia.
Kawasan Arktik kini dipandang sebagai medan baru kompetisi geopolitik. Aktivitas militer, ekonomi, dan pembangunan infrastruktur yang meningkat menjadikan wilayah ini semakin strategis bagi kekuatan besar dunia.
Langkah agresif Amerika Serikat di bawah Trump dinilai berpotensi memperlebar ketegangan, bukan hanya dengan rival seperti China dan Rusia, tetapi juga dengan sekutu-sekutunya di Eropa. Isu Greenland pun berisiko menjadi titik gesekan baru dalam relasi transatlantik.
Post a Comment Blogger Facebook