Perburuan Konfirmasi: RMS dan Diam yang Mengguncang Politik Sulsel
Rusdi Masse Mappasessu (RMS) menjadi pusat perhatian dalam dunia politik Sulawesi Selatan. Ia diburu untuk dimintai konfirmasi sejak 19 Agustus 2025, oleh beberapa wartawan dari Sulawesi Selatan. Pertanyaan utamanya adalah apakah RMS akan meninggalkan Partai Nasdem.
RMS memasuki tahun ke-10 memimpin Partai Nasdem di 2026 ini. Satu dasawarsa. Jagad politik Sulsel juga sempat gaduh pada pertengahan 2016 itu oleh RMS, yang waktu itu masih Bupati Sidrap dan baru saja menanggalkan jabatan sebagai Ketua Golkar Sidrap. Gaduh karena RMS ketika itu bukan karena sikap diam. Tapi karena agak cerewet.
Saat berproses pindah dari Golkar ke Nasdem, RMS terbilang cerewet. RMS dilantik menjadi Ketua Partai Nasdem Sulsel oleh Surya Paloh di Sandeq Room, Hotel Grand Clarion (bahkan Hotel Claro pun masih bernama Clarion), Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat 26 Agustus 2016.
Dalam sambutannya saat pelantikan, RMS tidak banyak janji muluk-muluk. Tapi hampir semua yang dia ucapkan terbukti. "Saya tak akan menyia-nyiakan amanah dari DPP, saya akan besarkan Nasdem di Sulsel," ujar datar. Dia juga menyampaikan permohonan maaf pada Gubernur Sulsel (waktu itu) Syahrul Yasin Limpo. Katanya, “Saya minta maaf kepada Gubenur Sulawesi Selatan, karena murid tidak lagi satu sekolah dengan guru."
Sebelum ke Nasdem, RMS dan Syahrul Yasin Limpo memang “sekolah” di Golkar Sulsel yang “digurui” oleh Syahrul Yasin Limpo di masa itu. "Saya berharap semester depan, guru dan murid bisa satu sekolah lagi," lanjut RMS. Akhirnya RMS dan Syahrul Yasin Limpo memang satu sekolah di Nasdem. Akhirnya RMS bisa memimpin “sekokah” yang mengalahkan “sekolah lamanya” itu.
Peristiwa Diam
Dalam politik, tidak semua kegaduhan lahir dari suara. Ada kegaduhan yang justru muncul dari keheningan. Fenomena RMS hari-hari ini bergerak di wilayah itu. Wilayah sunyi yang riuh, wilayah diam yang multitafsir.
Direktur Lembaga Konsultan Duta Politika Indonesia (DPI) Dedi Alamsyah Mannaroi dalam serial podkes Ngobrol Politik di Tribun Timur pada Rabu, 21 Januari 2026, mengatakan informasi perpindahan RMS dari Nasdem ke PSI sudah beredar sejak 19 Agustus 2025. Dedi Alamsyah Mannaroi dan Direktur CRC, Syafiul Bahrie, dalam Ngobrol Politik itu mengatakan sikap diam RMS menjelma menjadi huru-hara politik. Sebuah kegaduhan yang menyangkut kepentingan publik, konstituen, kader partai, hingga peta kekuasaan daerah.
Dalam kondisi seperti ini, diam tidak lagi netral. Diam adalah tindakan politik.
Ketika Diam Menjadi Kuasa
Sejak kabar hengkangnya RMS dari Partai Nasdem beredar pada 19 Agustus 2025, ruang publik Sulawesi Selatan seperti berada dalam jeda panjang. Bukan jeda yang menenangkan, melainkan jeda yang menggantung. Hingga 22 Januari 2026, belum satu pun pernyataan keluar dari RMS. Padahal, upaya konfirmasi terus dilakukan. Wartawan datang silih berganti. Pertanyaan diajukan berulang. Jawaban tak kunjung hadir.
Di titik inilah politik bekerja secara tidak lazim. Bukan melalui pidato, bukan lewat konferensi pers, melainkan lewat ketiadaan suara.
Tulisan Muh Iqbal Latief dalam Kolom Lensa Publik Tribun Timur (22 Januari 2026) dengan tepat menempatkan RMS sebagai “trend setter” politik Sulsel. Istilah ini penting. RMS bukan sekadar aktor yang bereaksi, tetapi figur yang membentuk arah dan tempo politik. Karena itu, setiap geraknya, bahkan ketika ia memilih untuk tidak bergerak, selalu melahirkan resonansi.
Diamnya RMS bukan ruang kosong. Ia adalah peristiwa politik.
Terlampau Personalis
Sosiologi mengajarkan bahwa kekuasaan tidak hanya berdiri di atas jabatan, tetapi juga di atas simbol. Pierre Bourdieu menyebutnya sebagai modal simbolik. Kekuasaan yang lahir dari pengakuan, reputasi, dan kepercayaan sosial. RMS memiliki modal itu dalam jumlah yang tidak kecil.
Sebagaimana dielaborasi Muh Iqbal Latief, sederet keberhasilan Nasdem di Sulawesi Selatan. Menggeser dominasi Golkar. Menguasai kursi DPRD, hingga memenangkan Pilkada di berbagai daerah. Semua ini tidak bisa dilepaskan dari peran RMS sebagai dirijen politik. Dalam konteks ini, Nasdem Sulsel bukan hanya organisasi, tetapi proyeksi figur.
Namun, politik yang terlalu bergantung pada figur selalu menyimpan risiko. Ketika partai dipersonalisasi, maka setiap keputusan personal berpotensi mengguncang struktur. Diamnya RMS bukan sekadar sikap individual, melainkan getaran yang dirasakan hingga ke akar partai.
Dramaturgi Kekerasan Simbolik
Ada yang membaca fenomena RMS sebagai dramaturgi. Politik, kata Erving Goffman, memang menyerupai panggung teater. Aktor tidak selalu bicara ketika penonton menunggu. Kadang ia menahan diri, memilih momen, mengatur efek.
Namun, dramaturgi memiliki batas. Ketika penundaan terlalu lama, ia berubah menjadi dominasi. Di sinilah konsep kekerasan simbolik ala Pierre Bourdieu menemukan relevansinya. Kekerasan simbolik tidak memukul, tidak memaksa, tidak berteriak. Ia bekerja lewat kebiasaan, kepatuhan, dan penerimaan diam-diam.
Pernyataan Direktur Duta Politika Indonesia, Dedi Alamsyah Mannaroi, dan Direktur CRC, Syafiul Bahrie, yang menyebut isu RMS sebagai “huru-hara politik”, menandai bahwa keheningan ini telah melampaui batas personal. Publik tidak lagi sekadar penasaran; publik berada dalam ketidakpastian.
Diam, dalam konteks ini, bukan lagi pilihan komunikasi. Ia menjadi cara berkuasa.
Tuntutan Akuntabilitas Simbolik
Max Weber mengingatkan bahwa politik selalu berjalan di antara dua etika: etika keyakinan dan etika tanggung jawab. Seorang politisi boleh saja berhitung, menyusun strategi, bahkan menunda pernyataan. Tetapi ia juga bertanggung jawab atas dampak sosial dari tindakannya. Termasuk dampak dari diam yang berkepanjangan.
Tulisan Muh Iqbal Latief ditutup dengan ajakan menunggu. Namun, dari perspektif sosiologi kritis, publik bukan hanya menunggu. Publik memiliki hak untuk memahami apa yang sedang terjadi dalam lanskap politiknya sendiri. Demokrasi bukan sekadar soal memilih, tetapi soal keterbukaan makna.
Fenomena RMS akhirnya membawa kita pada pertanyaan yang lebih mendasar. Sampai sejauh mana diam bisa dibenarkan dalam politik demokratis? Kapan diam berhenti menjadi strategi, dan mulai menjadi kesewenang-wenangan simbolik?
Dalam politik, diam memang sah. Tetapi dalam demokrasi, diam yang terlalu lama sering kali berbicara lebih keras daripada pidato mana pun.
Dan pada titik itu, keheningan tidak lagi netral. Ia telah menjadi bahasa kekuasaan.
Post a Comment Blogger Facebook