Ribuan WNI Tertipu di Kamboja, DPR Minta KBRI Lebih Proaktif

Peran Pemerintah dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia

Anggota Komisi IX DPR, Pulung Agustanto, menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam memberikan perlindungan maksimal bagi pekerja migran Indonesia yang menjadi korban sindikat penipuan daring di Kamboja. Ia meminta KBRI di Phnom Penh untuk lebih aktif dalam memberikan bantuan dan perlindungan kepada ribuan WNI yang terjebak dalam kejahatan lintas negara tersebut.

Fenomena ini dinilai sebagai masalah serius karena banyak anak muda Indonesia disebut terjerat jaringan kejahatan internasional yang merusak masa depan mereka. Dalam beberapa hari terakhir, KBRI di Phnom Penh dipadati oleh WNI yang melarikan diri dari tekanan sindikat. Kondisi ini muncul seiring langkah pemerintah Kamboja yang gencar memberantas sindikat kejahatan yang melibatkan banyak pejabat setempat.

Selama tahun 2025, KBRI Phnom Penh menangani lebih dari 5.000 kasus WNI korban sindikat penipuan daring. Sementara pada awal 2026, jumlah kasus yang datang dan meminta perlindungan telah menembus angka 1.000 orang. Pulung menilai lonjakan tersebut tidak bisa dipandang sebagai kejadian biasa. Pengawasan dan perlindungan pekerja migran Indonesia, menurutnya, harus dilakukan secara lebih serius dan terstruktur.

“Jangan sampai anak-anak muda kita terseret sindikat kejahatan internasional di luar negeri yang menghancurkan hidupnya.”

Status Korban Kejahatan

Pulung menyatakan bahwa sebagian besar WNI korban sindikat datang ke KBRI tanpa dokumen resmi. Banyak dari mereka masuk ke Kamboja secara ilegal dan bekerja tanpa izin imigrasi yang sah. Dalam kondisi tersebut, Pulung menegaskan bahwa para WNI itu harus diposisikan sebagai korban kejahatan. Ia mengingatkan agar pendekatan kemanusiaan menjadi prioritas utama negara.

“Yang perlu dicatat mereka adalah korban, dokumen mereka seperti paspor ditahan oleh sindikat untuk memaksa bekerja. Jadi jika mereka datang ke KBRI untuk meminta bantuan dan perlindungan, meski tanpa dokumen resmi, wajib dilayani dan diberikan perlindungan,” ujar Pulung.

Menelusuri Jaringan Sindikat di Dalam Negeri

Di sisi lain, Pulung juga menekankan pentingnya penelusuran jaringan sindikat di dalam negeri. Ia menilai perekrutan WNI untuk dipekerjakan sebagai penipu daring tidak mungkin terjadi tanpa kaki tangan di Indonesia.

“Nah, di dalam negeri, perlu ditelusuri juga jaringan sindikatnya.”

Ia juga mengingatkan agar KBRI Phnom Penh dan KP2MI tidak hanya bersikap reaktif. Menurutnya, kedua institusi tersebut perlu lebih aktif menelusuri WNI yang masih terjebak agar segera mendapatkan pertolongan.

“Mengingat jejaring sindikat ini sangat luas beroperasi di Kamboja, jadi KP2MI juga harus aktif menelusuri,” ujar Pulung.

Masalah Struktural di Dalam Negeri

Lebih jauh, Pulung menilai maraknya anak muda yang tergiur gaji tinggi di luar negeri melalui jalur ilegal mencerminkan masalah struktural di dalam negeri. Minimnya peluang kerja membuat banyak generasi muda mengambil risiko besar.

“Orang mencari kehidupan di luar karena mereka sulit mendapat kerja di dalam negeri,” ujarnya.

Karena itu, Pulung mengingatkan pemerintah agar lebih serius membuka akses lapangan kerja. Ia menegaskan bahwa bonus demografi harus dikelola dengan kebijakan yang tepat agar tidak berubah menjadi beban.

“Indonesia memasuki bonus demografi. Jika ledakan tenaga-tenaga muda ini tidak mendapat penyaluran yang baik, bukannya bonus demografi tapi akan jadi beban demografi.”