January 2026 | PSPP YOGYAKARTA | Pramugari, Staff Penerbangan, AVSEC

Friday, January 30, 2026

KPK Cari Bukti di Rumah dan Kantor Bupati Pati

<h3 style="text-align: left">Penyidik KPK Lakukan Penggeledahan di Lokasi Terkait Kasus Korupsi</h3>
<img data-document-id="cms/api/amp/image/AA1PcI86" data-reference="image" src="https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/AA1PcI86.jpg"/>
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan di beberapa lokasi yang terkait dengan kasus dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa. Penggeledahan ini dilakukan di rumah dinas Bupati Pati, kantor bupati, dan juga Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Aktivitas ini dilakukan pada hari Kamis, 22 Januari 2026.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa tim penyidik sedang melakukan pemeriksaan di tiga lokasi tersebut. Ia menyatakan bahwa penggeledahan masih berlangsung dan akan memberikan informasi lebih lanjut setelah proses selesai.
<ul style="text-align: left">
<li style="text-align: left">Tim penyidik sedang mencari bukti-bukti tambahan untuk memperkuat hasil awal dari kejadian tertangkap tangan.</li>
<li style="text-align: left">Penggeledahan dilakukan untuk menelusuri proses pengisian jabatan perangkat desa.</li>
<li style="text-align: left">Bukti-bukti yang ditemukan akan dianalisis oleh penyidik untuk melengkapi perkembangan kasus.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: left">Penetapan Tersangka oleh KPK</h3>
Pada Selasa, 20 Januari 2026, KPK menetapkan Bupati Pati nonaktif, Sudewo, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa. Selain Sudewo, ada tiga orang lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Abdul Suyono selaku Kepala Desa Karangrowo, Sumarjiono selaku Kepala Desa Arumanis, dan Karjan yang merupakan Kepala Desa Sukorukun.
<ul style="text-align: left">
<li style="text-align: left">Keempat tersangka ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin, 19 Januari 2026.</li>
<li style="text-align: left">Setelah ditemukan cukupnya alat bukti, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka.</li>
<li style="text-align: left">Para tersangka kemudian ditahan selama 20 hari pertama, mulai dari tanggal 20 Januari hingga 8 Februari 2026, di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih, Jakarta.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: left">Awal Mula Kasus Korupsi</h3>
Kasus ini dimulai pada akhir 2025 ketika Pemerintah Kabupaten Pati merencanakan pembukaan formasi jabatan perangkat desa pada Maret 2026. Dalam rencana tersebut, terdapat 601 jabatan yang kosong. 
Sudewo bersama anggota tim sukses atau orang-orang kepercayaannya merencanakan untuk meminta uang kepada para Calon Perangkat Desa (Caperdes). Beberapa kepala desa yang menjadi bagian dari tim sukses Sudewo ditunjuk untuk menjadi koordinator kecamatan.
<ul style="text-align: left">
<li style="text-align: left">Sejak November 2025, Sudewo telah membahas rencana pengisian jabatan perangkat desa bersama timsesnya.</li>
<li style="text-align: left">Dua kepala desa, yaitu Abdul Suyono dan Sumarjiono, menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk menginstruksikan pengumpulan uang dari Caperdes.</li>
<li style="text-align: left">Tarif yang ditetapkan adalah antara Rp 165 juta hingga Rp 225 juta untuk setiap Caperdes yang mendaftar.</li>
<li style="text-align: left">Besaran tarif tersebut diubah dari semula Rp 125 juta hingga Rp 150 juta.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: left">Penyebaran Dana dan Tindakan Hukum</h3>
Hingga 18 Januari 2026, Sumarjiono berhasil mengumpulkan dana senilai Rp 2,6 miliar dari 8 kepala desa di Kecamatan Jaken. Uang tersebut dikumpulkan oleh Sumarjiono dan Karjan, lalu diserahkan ke Suyono dan diduga diteruskan ke Sudewo.
Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

KPK Cari Bukti di Rumah dan Kantor Bupati Pati

Penyidik KPK Lakukan Penggeledahan di Lokasi Terkait Kasus Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan di b...

Friday, January 30, 2026

Arcandra Tahar Akan Bersaksi di Sidang Korupsi Minyak Malam Ini

<img alt="Arcandra Tahar Akan Bersaksi di Sidang Korupsi Minyak Malam Ini" src="https://ichef.bbci.co.uk/news/640/amz/worldservice/live/assets/images/2016/09/08/160908125631_arcandra_tahar_energy_640x360_reuters.jpg" style="max-width:100%; height:auto; display:block; margin: 1em auto;"><h3 style="text-align: left">Sidang Lanjutan Kasus Korupsi di Pertamina, Arcandra Tahar Akan Jadi Saksi</h3>
Kejaksaan Agung memastikan bahwa mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar, akan menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero. Sidang ini digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis (22/1/2026) malam.
Arcandra Tahar akan hadir sebagai saksi untuk sembilan terdakwa dalam perkara tersebut. Salah satu dari terdakwa adalah anak dari raja minyak Mohammad Riza Chalid, yaitu Kerry Andrianto Riza. Dalam penjelasan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, selain Arcandra, mantan Menteri ESDM Ignasius Jonan juga masuk dalam daftar saksi yang akan dihadirkan jaksa.
Namun, karena berhalangan, Jonan tidak dapat menghadiri sidang tersebut. "Ignasius Jonan infonya beliau berhalangan hadir. Yang hadir Arcandra. Sidangnya jam 7 malam," kata Anang saat dikonfirmasi.
<h3 style="text-align: left">Kerugian Negara Akibat Penyewaan TBBM Merak</h3>
Dalam penyewaan Terminal Bongkar Muat Minyak (TBBM) Merak oleh PT Pertamina (Persero), terjadi pelanggaran hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.905.420.003.854,00. Kerugian tersebut berasal dari pembayaran throughput fee atau pekerjaan tambahan kepada PT Orbit Terminal Merak antara tahun 2014 hingga 2024.
Perbuatan para terdakwa, termasuk Muhammad Kerry Adrianto Riza bersama-sama dengan Sani Dinar Saifuddin, Yoki Firnandi, Agus Purwono, Dimas Werhaspati, Gading Ramadhan Joedo, Alfian Nasution, Hanung Budya Yuktyanta, dan Mohammad Riza Chalid, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain. 
Dalam pengadaan sewa kapal, terdakwa Muhammad Kerry Adrianto Riza dan Dimas Werhaspati melalui PT Jenggala Maritim Nusantara (JMN) mendapatkan keuntungan sebesar USD 9,860,514.31 dan Rp1.073.619.047,00.
Sementara itu, dalam pengadaan terminal BBM, terdakwa Muhammad Kerry Adrianto Riza, Gading Ramadhan Joedo, dan Mohammad Riza Chalid melalui PT Orbit Terminal Merak (OTM) memperoleh keuntungan sebesar Rp2.905.420.003.854,00.
<h3 style="text-align: left">Perkara Besar yang Menyeret Banyak Pihak</h3>
Kasus korupsi tata kelola minyak mentah dengan terdakwa Muhammad Kerry Andrianto Riza, yang merupakan anak dari pengusaha minyak Riza Chalid, adalah perkara besar yang menyeret sejumlah pejabat dan pihak swasta. Perkara ini terkait pengelolaan minyak mentah dan produk kilang Pertamina periode 2018–2023.
Kerry didakwa memperkaya diri hingga Rp3,07 triliun dan merugikan negara sebesar Rp285,18 triliun. Hal ini menunjukkan betapa besar dampak dari tindakan korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa.
<h3 style="text-align: left">Latar Belakang Kasus</h3>
Terdakwa utama dalam kasus ini adalah Muhammad Kerry Andrianto Riza, yang merupakan pemilik saham PT Navigator Khatulistiwa dan PT Orbit Terminal Merak. Periode kasus berlangsung antara tahun 2018 hingga 2023, terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
Modus yang digunakan oleh Kerry diduga melibatkan pemufakatan jahat dalam pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang, serta mengatur distribusi untuk keuntungan pribadi. Hal ini menunjukkan adanya sistematis dan terstruktur dalam tindakan korupsi yang dilakukan.

Arcandra Tahar Akan Bersaksi di Sidang Korupsi Minyak Malam Ini

Sidang Lanjutan Kasus Korupsi di Pertamina, Arcandra Tahar Akan Jadi Saksi Kejaksaan Agung memastikan bahwa mantan Wakil Menteri Energi dan...

Thursday, January 29, 2026

Masa depan kiper PSIR Raihan berakhir di usia 20 tahun setelah menendang pemain Persikaba

<h3 style="text-align: left">Sidang Komite Disiplin PSSI Jawa Tengah Terkait Insiden di Laga PSIR Rembang vs Persikaba Blora</h3>
Komite Disiplin (Komdis) PSSI Jawa Tengah melakukan sidang pada Rabu malam (21/1) terkait insiden yang terjadi dalam laga PSIR Rembang melawan Persikaba Blora di Stadion Krida, Kabupaten Rembang. Sidang ini dilakukan sebagai bentuk tindakan untuk menegakkan aturan dan menjaga fair play dalam kompetisi Liga 4 Jawa Tengah.
Surat Putusan No 52/KD.L4/PSSI.JTG/I/2026 dikeluarkan oleh Komdis PSSI Jawa Tengah sebagai hasil dari sidang tersebut. Dalam putusan ini, penjaga gawang PSIR Rembang, Raihan Ably Valent Ramdan Alfariq, dinyatakan melakukan pelanggaran berat terhadap aturan Kode Disiplin 2025. Ia diduga melakukan tindakan kekerasan dengan mengangkat kakinya secara berlebihan hingga menyebabkan cedera pada Rizal Dimas Avesta, pemain Persikaba Blora.
<img data-document-id="cms/api/amp/image/AA1UHHAG" data-reference="image" src="https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/AA1UHHAG.jpg"/>
Tindakan tersebut dinilai sangat berbahaya dan dapat mengancam keselamatan pemain lainnya. Oleh karena itu, Komdis PSSI Jawa Tengah merujuk Pasal 48 jo. Pasal 49 jo. Pasal 10 jo Pasal 19 Kode Disiplin 2025 dan memberikan sanksi hukuman larangan beraktivitas dan berpartisipasi di sepak bola bawah naungan PSSI seumur hidup. Selain itu, ia juga dikenakan denda sebesar Rp 5.000.000 sebagai bentuk sanksi atas pelanggaran tersebut.
Selain penjaga gawang, Komite Disiplin juga memberikan rekomendasi terkait sanksi bagi perangkat pertandingan. Berdasarkan memo internal yang dikeluarkan oleh Komite Disiplin kepada Komite Wasit PSSI Jawa Tengah, wasit yang dinilai tidak tampil maksimal saat memimpin pertandingan tersebut diberi sanksi berupa pembinaan kembali. Wasit tersebut tidak akan ditugaskan lagi dalam kompetisi dan pertandingan lainnya dibawah lingkup PSSI selama kurun waktu 1 tahun.
Samuel Evan Haryono, Ketua Komdis PSSI Jawa Tengah, menjelaskan bahwa keputusan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan Liga 4 Jawa Tengah. Menurutnya, tindakan keras ini diharapkan mampu menyadarkan semua pelaku kompetisi di Liga 4 Jateng.
“Kami berharap keputusan ini menjadi pengingat dan pembelajaran bagi kita semua agar Liga 4 Jawa Tengah berjalan baik berdasarkan ketentuan yang mengaturnya,” ujar Samuel Evan.
Sementara itu, Ketua PSSI Jateng Yoyok Sukawi menyampaikan rasa prihatin atas kejadian tersebut. Ia langsung memerintahkan rapat Komite Disiplin dan Komite Wasit setelah kejadian terjadi.
“Saya dukung Komite Disiplin dan Komite Wasit untuk menghukum berat. Semoga hukuman tersebut dapat membuat efek jera bagi yang bersangkutan dan menjadi pengingat bagi seluruh insan sepakbola Jawa Tengah untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang mencederai nilai fairplay,” kata Yoyok Sukawi.
Di bagian lain, Raihan Alfariq melalui akun Instagram resmi PSIR Rembang menyampaikan permintaan maaf atas insiden yang terjadi. Ia menyatakan bahwa insiden tersebut murni reflek dan tidak ada niat untuk menciderai lawan.
“Insiden yang terjadi murni reflek saya dan tidak ada niat menciderai,” ujarnya dalam video permintaan maaf tersebut.
Mantan penjaga gawang PSIS Semarang, Joko Ribowo, menanggapi kasus ini dengan menyatakan adanya unsur kelalaian dari Raihan. Ia menilai bahwa Raihan masih muda dan butuh banyak bimbingan. Meski tidak ada unsur kesengajaan, Joko mengatakan bahwa Raihan terlalu berani hingga sedikit melupakan tugas sebagai penjaga gawang.
“Anaknya mungkin masih bisa dibina, tapi Yo piye maneh, ini sudah menjadi keputusan dari komisi disiplin PSSI Jateng. Semoga menjadi pelajaran bagi pemain-pemain yang lain karena sepak bola selalu menjunjung nilai menghormati lawan,” kata Joko.

Masa depan kiper PSIR Raihan berakhir di usia 20 tahun setelah menendang pemain Persikaba

Sidang Komite Disiplin PSSI Jawa Tengah Terkait Insiden di Laga PSIR Rembang vs Persikaba Blora Komite Disiplin (Komdis) PSSI Jawa Tengah m...

Thursday, January 29, 2026

Ribuan WNI Tertipu di Kamboja, DPR Minta KBRI Lebih Proaktif

<img data-document-id="cms/api/amp/image/AA1UJocT" data-reference="image" src="https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/AA1UJocT.jpg"/>
<h3 style="text-align: left">Peran Pemerintah dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia</h3>
Anggota Komisi IX DPR, Pulung Agustanto, menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam memberikan perlindungan maksimal bagi pekerja migran Indonesia yang menjadi korban sindikat penipuan daring di Kamboja. Ia meminta KBRI di Phnom Penh untuk lebih aktif dalam memberikan bantuan dan perlindungan kepada ribuan WNI yang terjebak dalam kejahatan lintas negara tersebut.
Fenomena ini dinilai sebagai masalah serius karena banyak anak muda Indonesia disebut terjerat jaringan kejahatan internasional yang merusak masa depan mereka. Dalam beberapa hari terakhir, KBRI di Phnom Penh dipadati oleh WNI yang melarikan diri dari tekanan sindikat. Kondisi ini muncul seiring langkah pemerintah Kamboja yang gencar memberantas sindikat kejahatan yang melibatkan banyak pejabat setempat.
Selama tahun 2025, KBRI Phnom Penh menangani lebih dari 5.000 kasus WNI korban sindikat penipuan daring. Sementara pada awal 2026, jumlah kasus yang datang dan meminta perlindungan telah menembus angka 1.000 orang. Pulung menilai lonjakan tersebut tidak bisa dipandang sebagai kejadian biasa. Pengawasan dan perlindungan pekerja migran Indonesia, menurutnya, harus dilakukan secara lebih serius dan terstruktur.
“Jangan sampai anak-anak muda kita terseret sindikat kejahatan internasional di luar negeri yang menghancurkan hidupnya.”
<h3 style="text-align: left">Status Korban Kejahatan</h3>
Pulung menyatakan bahwa sebagian besar WNI korban sindikat datang ke KBRI tanpa dokumen resmi. Banyak dari mereka masuk ke Kamboja secara ilegal dan bekerja tanpa izin imigrasi yang sah. Dalam kondisi tersebut, Pulung menegaskan bahwa para WNI itu harus diposisikan sebagai korban kejahatan. Ia mengingatkan agar pendekatan kemanusiaan menjadi prioritas utama negara.
“Yang perlu dicatat mereka adalah korban, dokumen mereka seperti paspor ditahan oleh sindikat untuk memaksa bekerja. Jadi jika mereka datang ke KBRI untuk meminta bantuan dan perlindungan, meski tanpa dokumen resmi, wajib dilayani dan diberikan perlindungan,” ujar Pulung.
<h3 style="text-align: left">Menelusuri Jaringan Sindikat di Dalam Negeri</h3>
Di sisi lain, Pulung juga menekankan pentingnya penelusuran jaringan sindikat di dalam negeri. Ia menilai perekrutan WNI untuk dipekerjakan sebagai penipu daring tidak mungkin terjadi tanpa kaki tangan di Indonesia.
“Nah, di dalam negeri, perlu ditelusuri juga jaringan sindikatnya.”
Ia juga mengingatkan agar KBRI Phnom Penh dan KP2MI tidak hanya bersikap reaktif. Menurutnya, kedua institusi tersebut perlu lebih aktif menelusuri WNI yang masih terjebak agar segera mendapatkan pertolongan.
“Mengingat jejaring sindikat ini sangat luas beroperasi di Kamboja, jadi KP2MI juga harus aktif menelusuri,” ujar Pulung.
<h3 style="text-align: left">Masalah Struktural di Dalam Negeri</h3>
Lebih jauh, Pulung menilai maraknya anak muda yang tergiur gaji tinggi di luar negeri melalui jalur ilegal mencerminkan masalah struktural di dalam negeri. Minimnya peluang kerja membuat banyak generasi muda mengambil risiko besar.
“Orang mencari kehidupan di luar karena mereka sulit mendapat kerja di dalam negeri,” ujarnya.
Karena itu, Pulung mengingatkan pemerintah agar lebih serius membuka akses lapangan kerja. Ia menegaskan bahwa bonus demografi harus dikelola dengan kebijakan yang tepat agar tidak berubah menjadi beban.
“Indonesia memasuki bonus demografi. Jika ledakan tenaga-tenaga muda ini tidak mendapat penyaluran yang baik, bukannya bonus demografi tapi akan jadi beban demografi.”

Ribuan WNI Tertipu di Kamboja, DPR Minta KBRI Lebih Proaktif

Peran Pemerintah dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia Anggota Komisi IX DPR, Pulung Agustanto, menyoroti pentingnya peran pemerintah ...

Thursday, January 29, 2026

Pandji Pragiwaksono Kritik Raffi Ahmad, Ini Tanggapan Sang Artis

<img alt="Pandji Pragiwaksono Kritik Raffi Ahmad, Ini Tanggapan Sang Artis" src="https://asset-2.tstatic.net/wow/foto/bank/images/pandji-pragiwaksono_20170207_110239.jpg" style="max-width:100%; height:auto; display:block; margin: 1em auto;"><h3 style="text-align: left">Raffi Ahmad Tidak Akan Melaporkan Pandji Pragiwaksono</h3>
Raffi Ahmad menyatakan bahwa dirinya tidak akan melaporkan Pandji Pragiwaksono terkait tuduhan pencucian uang. Hal ini disampaikan setelah Pandji menyinggung Raffi dalam materi stand-up comedy-nya yang berjudul Mens Rea. Dalam acara tersebut, Pandji menyebut bahwa ada seorang jenderal polisi yang memiliki bisnis narkoba dan memperoleh uang senilai Rp 100 miliar. Ia juga menyebut bahwa uang tersebut kemudian "diputar" atau dicuci, hingga akhirnya mengarah ke Raffi Ahmad.
Menurut Pandji, Raffi diduga menjadi tempat pencucian uang dari beberapa oknum yang dibahas dalam materi Mens Rea. Namun, Raffi Ahmad merespons dengan santai. Ia mengatakan bahwa ia sudah terbiasa diberi sindiran oleh Pandji dalam pertunjukan tersebut.
"Ah, saya udah biasa digituin (disenggol), biasa aja," kata Raffi ketika ditemui di sela acara Pocari Sweat Run, di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (22/1/2026). 
Ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan mempermasalahkan lebih jauh soal materi Mens Rea yang sempat membuat heboh. "Engga, engga kesana (laporan polisi)," ujarnya.
<h3 style="text-align: left">Gibran Rakabuming Raka Juga Santai Disindir Pandji</h3>
Selain Raffi Ahmad, Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka juga pernah disindir oleh Pandji dalam pertunjukan Mens Rea yang tayang di Netflix beberapa waktu lalu. Dalam acara tersebut, Pandji menyebut wajah Gibran terlihat seperti orang mengantuk. Sindiran itu menjadi salah satu momen yang ramai dibicarakan dan memicu pro-kontra di publik.
Beberapa pihak mengkritik materi tersebut, sementara tokoh lain menilai itu bukan penghinaan keras, hanya candaan biasa dalam konteks komedi. Akibat roastingan itu, Pandji sempat menjadi bulan-bulanan pendukung Gibran karena dianggap menyerang secara fisik. Namun, Gibran menunjukkan sikap berbeda dengan pendukungnya.
Gibran mengaku tidak mempermasalahkan roastingan Pandji. Ia hanya menganggapnya sebagai candaan semata. Malahan, ia menyebut candaan itu tidak ada apa-apanya ketimbang candaan duo komika Coki Pardede dan Tretan Muslim.
<h3 style="text-align: left">Perbandingan Candaan yang Lebih Parah</h3>
Dalam perbincangan santai dengan Coki dan Tretan Muslim yang tayang di channel YouTube TretanUniverse pada Minggu (18/1/2026), Gibran mengungkapkan bahwa candaan Coki-Muslim jauh lebih parah. Hal itu terungkap ketika Gibran memberikan ucapan selamat kepada Pandji lantaran Mens Rea sempat berada di puncak teratas di Netflix Indonesia. Acara itu pun mengalahkan serial populer seperti Jujutsu Kaisen dan Stranger Things.
Coki kemudian menyinggung mengenai kontroversi yang muncul belakangan ini terkait Mens Rea. Pandji, kata Coki, sempat menyinggung fisik Gibran di acara tersebut. Gibran menjawab dengan santai, "Ya enggak apa-apa, buat lucu-lucuan aja. Santai."
Tretan Muslim ikut menimpali soal candaan tersebut. "Dibilang ngantuk," ujar Tretan. "Ya enggak apa-apa, santai," jawab Gibran kembali. Tretan pun bertanya dengan bercanda kepada Gibran apakah dirinya memang sebenarnya kerap mengantuk. Gibran menjelaskan bahwa bentuk matanya memang seperti itu sejak lahir.
<h3 style="text-align: left">Kasus Pengaduan Terhadap Pandji Pragiwaksono</h3>
Sebelumnya, Polda Metro Jaya bakal meminta keterangan ahli terkait laporan terhadap komika Pandji Pragiwaksono (PW) soal dugaan penghasutan dan penistaan agama. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, menyampaikan penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap para pelapor.
“Sehubungan dengan pelaporan terhadap saudara P, hari ini (Senin, 12 Januari 2026), kami jadwalkan melakukan pengambilan keterangan terhadap para pelapor. Kemudian kami juga terus melakukan permintaan keterangan dengan para ahli,” kata Iman, kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (12/1/2026).
Keterangan ahli dibutuhkan guna menentukan batasan antara kebebasan berekspresi, seni di ruang publik, dan ketentuan pidana. “Bagaimana mengkonstruksikan batasan-batasan sejauh mana sebuah kebebasan berekspresi itu, seni itu di ruang publik, dengan ketentuan-ketentuan pidana yang mengatur di dalam setiap sendi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Itu terus kami lakukan, sehingga kami bisa menjaga profesionalitas, proporsionalitas, dan keberimbangan,” kata dia.

Pandji Pragiwaksono Kritik Raffi Ahmad, Ini Tanggapan Sang Artis

Raffi Ahmad Tidak Akan Melaporkan Pandji Pragiwaksono Raffi Ahmad menyatakan bahwa dirinya tidak akan melaporkan Pandji Pragiwaksono terkai...

Thursday, January 29, 2026

KPPPA: Kasus Guru SDN di Tangsel Cabuli Murid Tak Selesai dengan Justice Restoratif

<h3 style="text-align: left">Peran dan Tindakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual</h3>
<img data-document-id="cms/api/amp/image/AA1UIgjN" data-reference="image" src="https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/AA1UIgjN.jpg"/> 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menegaskan bahwa penanganan kasus kekerasan seksual tidak dapat dilakukan di luar proses peradilan. Hal ini menjadi respons terhadap dugaan pelecehan yang dilakukan seorang guru terhadap siswa-siswi SD Negeri di Tangerang Selatan.
Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus KemenPPPA, Ciput Eka Purwianti, menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, setiap kasus kekerasan seksual harus ditangani melalui jalur hukum. 
"Kami mengapresiasi langkah cepat para orang tua untuk melaporkan kasus ini ke polisi serta tindakan sigap dari pihak kepolisian maupun UPTD PPA serta kepala sekolah dalam mendampingi orang tua siswa yang menjadi korban," ujarnya.
Para korban anak telah ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Tangerang Selatan bekerja sama dengan kepolisian setempat. KPPPA akan terus memantau proses pendampingan melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), serta siap memberikan layanan rujukan jika diperlukan.
<h3 style="text-align: left">Penangkapan Terduga Pelaku</h3>
Seorang guru SD negeri berinisial YP (55) diduga melakukan pelecehan terhadap siswa-siswinya. Pelecehan ini diduga terjadi sejak Juli 2025 hingga Januari 2026. Terduga pelaku adalah wali kelas dan korbannya diduga berjumlah 13 murid laki-laki kelas 4 SD.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Tangerang Selatan (Tangsel) Provinsi Banten memastikan akan memberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap YP (55), guru SDN 01 Rawa Buntu, Serpong yang diduga melakukan pencabulan terhadap muridnya. Kepala Disdikbud Tangsel, Deden Deni, menyampaikan bahwa oknum guru ini bakal diberhentikan dari status pegawai negeri sipil (ASN) bila benar terbukti melakukan kejahatan seksual terhadap anak.
"Sanksi diberhentikan sebagai PNS dengan tidak hormat, mungkin kalau melihat apa peristiwanya itu, karena korbannya juga cukup banyak," katanya.
<h3 style="text-align: left">Proses Hukum dan Pendampingan Korban</h3>
Sebelum diberikan sanksi tegas dari instansi, pihaknya sedang menunggu proses hukum yang berjalan oleh pihak kepolisian. Namun, dipastikan sanksi berat yang bakal diberikan kepada oknum guru ini.
"Tentu kami akan tegas sesuai dengan pernyataan Pak Wali Kota Tangsel juga, tidak ada toleransi untuk kasus seperti ini," ucapnya.
Deden mengatakan saat ini pihaknya bersama kepolisian dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Tangsel fokus memberikan pendampingan terhadap para korban dari terduga pelaku.
"Kami melakukan pendampingan kepada anak-anak terkait kejiwaannya, psikologisnya, dan itu yang kami khawatirkan kaitannya dengan masa depan anak-anak supaya tidak ada trauma yang berkepanjangan, tentu harus lebih awal kami menangani itu," kata dia.
Dia menambahkan bahwa terduga pelaku YP ini diketahui berstatus pegawai negeri sipil (PNS) sejak 2010. Sebelum menjadi guru di SDN 01 Rawa Buntu, oknum tersebut telah beberapa kali mengajar di SD lainnya.
"Sebelumnya, di Ciputat Timur, sekarang ke SDN Rawa Buntu 01. Makanya, sedang kami telusuri juga mungkin di sekolah-sekolah sebelumnya bagaimana, seperti apa," ujarnya.
<h3 style="text-align: left">Penangkapan oleh Polisi</h3>
Sebelumnya, tim Kepolisian Resor (Polres) Tangerang Selatan (Tangsel), Polda Metro Jaya menangkap seorang guru SD Negeri 01 Rawa Buntu, Serpong, berinisial YP (55), terduga pelaku pencabulan terhadap belasan anak didiknya.
Kasat Reskrim Polres Tangsel, AKP Wira Graha Setiawan, pada Rabu (21/1/2026) mengatakan bahwa terduga pelaku diamankan tim penyidik di rumahnya di wilayah Ciputat.
"Selanjutnya, kami lakukan pemeriksaan secara berkala, kita sudah amankan pelakunya. Pelaku kami amankan di rumahnya di wilayah Ciputat," katanya.
Penangkapan terhadap oknum guru ini dilakukan setelah adanya laporan dugaan tindak pidana pencabulan terhadap belasan anak pada Senin, 19 Januari 2026. "Kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap 16 saksi, dimana ada 8 korban, kemudian 8 orang lainnya terdiri atas orang tua korban, pihak sekolah maupun dari pihak UPTD PPA," kata dia.

KPPPA: Kasus Guru SDN di Tangsel Cabuli Murid Tak Selesai dengan Justice Restoratif

Peran dan Tindakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Kementerian Pemberday...

Thursday, January 29, 2026

Warga Deli Tua Terkejut, Keluarga Tewas Tertabrak Kereta Api di Tebingtinggi

<img alt="Warga Deli Tua Terkejut, Keluarga Tewas Tertabrak Kereta Api di Tebingtinggi" src="https://ichef.bbci.co.uk/news/1024/branded_indonesia/8f1d/live/109e6060-7a4d-11ef-8c1a-df523ba43a9a.png" style="max-width:100%; height:auto; display:block; margin: 1em auto;"><h3 style="text-align: left">Peristiwa Tragis yang Merenggut Nyawa 9 Orang di Jalan Abdul Hamid</h3>
Rabu, 21 Januari 2026, malam hari, suasana di rumah Arma terasa biasa seperti biasanya. Setelah shalat magrib, ia dan beberapa anggota keluarganya sedang bersantai di dalam rumah. Di Gang Arjuna, Desa Mekar Sari, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, orang-orang lalu lalang dengan sepeda motor maupun berjalan kaki.
Tiba-tiba, dari balik tembok, Arma mendengar suara orang berkumpul di depan rumahnya. Mereka berbisik-bisik dengan penuh rasa cemas. Karena penasaran, Arma keluar dan bertanya mengapa mereka berkumpul. Dari sana, ia mendapat kabar bahwa tetangganya yang tinggal di sebelah mengalami kecelakaan tragis.
Mobil Toyota Avanza BK 1657 ABP yang ditumpangi oleh tetangganya tertabrak kereta api di Jalan Abdul Hamid, Lingkungan VII, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebingtinggi, sekira pukul 18:30 WIB. Meskipun sudah mengetahui kecelakaan tersebut, Arma dan warga lainnya belum mendapatkan informasi pasti tentang nasib korban.
Beberapa saat kemudian, Kepala Desa Mekar Sari, Juliadi, datang untuk memastikan alamat warganya. Rupanya, empat orang tetangga Arma, yaitu Zahara (80), dua anaknya Zaitun dan Daratul Laila, serta seorang anak usia 7 tahun, anak dari Laila, tewas. Warga yang berkumpul langsung syok karena peristiwa ini merenggut nyawa sembilan orang.
Warga pun segera bergegas mendirikan tenda serikat tolong menolong (STM) menyambut empat jenazah yang tiba sekitar pukul 03:00 WIB dini hari. "Jam 3 an, tadi pagi jenazah nyampe sini. Kami tetangga kaget dapat kabar kecelakaan ini," kata Arma, ditemui di rumahnya, Kamis (22/1/2026).
Arma menjelaskan, tetangganya itu berangkat dari Deli Tua ke Kabupaten Batu Bara untuk menghadiri undangan keluarga yang sedang pesta. Mereka menumpang mobil Toyota Avanza BK 1657 ABP yang dikemudikan oleh Kadir Al Zailani. Setelah pulang dari undangan, mereka ingin menjenguk adik dari Zahara di Kota Tebingtinggi. Namun, sebelum sampai ke rumah yang ingin dijenguk, mobil mereka tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang.
"Kejadiannya jam 7 malam, mereka undangan ke batubara, mau singgah ke Tebing lihat saudaranya sakit. Rupanya itulah kejadiannya pas di tebing itu."
Para tetangganya yang meninggal akibat kecelakaan dikenal baik dan akrab dengan warga sekitar. Mereka dikenal sebagai keluarga agamis yang memiliki ketokohan. Zahara sendiri dikenal sebagai ustazah yang juga guru mengaji di rumahnya. "Baik mereka sekeluarga. Uni Zahra ini guru ngaji."
Isak tangis pecah di rumah duka korban tewas kecelakaan mobil VS kereta api Sri Billah Utama, yang terjadi di Jalan Abdul Hamid, Lingkungan VII, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebingtinggi pada Rabu (21/1/2026) kemarin. Keluarga dan kerabat yang datang ke rumah berwarna hijau dan pagar hitam tak kuasa membendung air matanya. Mereka bersalaman, berpelukan, seakan saling menguatkan atas kejadian tragis yang menewaskan sembilan orang, sekeluarga di Jalan Purwo, Gang Arjuna, Desa Mekar Sari, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang.
Di luar, puluhan warga, baik laki-laki maupun perempuan, tak henti-hentinya datang silih berganti. Peristiwa yang merenggut sembilan nyawa ini begitu mengejutkan dan menyisakan duka mendalam bagi keluarga. Hari yang diawali dengan datang ke pesta ke kerabat yang mengadakan hajatan, berubah menjadi peristiwa tragis.
Adapun korban dibawa ke tiga rumah duka yang berbeda, yakni di Kecamatan Deli Tua, Kecamatan Medan Marelan, dan Kecamatan Tanjung Morawa. Untuk di Deli Tua, korbannya adalah Zahara (80) dan kedua anaknya Zaitun dan Daratul Laila, serta seorang anak usia 7 tahun, anak dari Laila. Mereka disemayamkan dalam satu rumah dan dimakamkan di tempat pemakaman umum dekat rumah.
Kepala Desa Mekar Sari, Kecamatan Deli Tua, Juliadi mengatakan, awalnya ia mendapat kabar kalau warganya jadi korban tewas kecelakaan antara mobil dan kereta api di Tebingtinggi. Supaya memastikan, ia datang ke rumah korban dan ternyata benar warganya. Untuk korban, sebenarnya ada enam orang warganya yang tewas. Namun untuk dua lagi, yakni Rizal dan istrinya Risnawati, dibawa ke Kecamatan Tanjung Morawa.
"Yang menjadi korban kecelakaan adalah warga kami enam orang. Ada dua yang dikebumikan di Tanjung Morawa," kata Juliadi, Kamis (22/1/2026). Juliadi mengungkapkan, peristiwa tragis merenggut nyawa ini bermula pada Rabu 21 Januari lalu, ketika empat korban bersama lima orang lainnya berangkat ke wilayah Kabupaten Batu Bara untuk menghadiri acara keluarganya. Mereka menumpangi mobil Toyota Avanza BK 1657 ABP, yang dikemudikan korban bernama Abdul Kadir Al Zailani. Sepulang dari Batu Bara, mereka hendak singgah ke Kota Tebingtinggi, menjenguk adik dari Zahara. Namun, belum sampai ke lokasi, mobil yang mereka tumpangi tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang, sekira pukul 18:30 WIB. Akibatnya, sembilan orang meninggal dunia di lokasi kejadian dan di rumah sakit akibat luka yang dialaminya.
"Almarhum pergi ke tempat acara keluarga, kemudian pulangnya mau ke rumah keluarga yang sakit."

Warga Deli Tua Terkejut, Keluarga Tewas Tertabrak Kereta Api di Tebingtinggi

Peristiwa Tragis yang Merenggut Nyawa 9 Orang di Jalan Abdul Hamid Rabu, 21 Januari 2026, malam hari, suasana di rumah Arma terasa biasa se...

Thursday, January 29, 2026

Tinta Bukan Kekerasan

<h3 style="text-align: left">Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam Melindungi Kebebasan Pers</h3>
<img data-document-id="cms/api/amp/image/AA1UIDMA" data-reference="image" src="https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/AA1UIDMA.jpg"/> 
Oleh Ahmadie Thaha, Kolumnis 
.CO.ID, JAKARTA — Di sebuah negara yang masyarakatnya cenderung mengatur segala sesuatu dengan pasal, mulai dari aturan parkir hingga aturan perasaan, wartawan sering menjadi makhluk yang paling rentan salah paham. Sebuah koma yang salah bisa dianggap sebagai niat jahat, judul yang tidak tepat bisa dituduh sebagai makar mikro, dan kutipan yang tidak akurat bisa naik pangkat menjadi tersangka.
Maka ketika Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menyatakan bahwa wartawan jangan langsung diseret ke proses pidana, publik terdiam sejenak, seperti habis mendengar azan subuh di tengah konser dangdut. Ada rasa kaget, tapi juga kesadaran: ini memang seharusnya begitu sejak awal.
Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 lahir pada masa awal reformasi, didasarkan pada trauma kolektif bangsa. Ia ditulis bukan hanya dengan tinta biasa, tetapi dengan ingatan pahit masa lalu ketika berita harus minta izin, wartawan bisa hilang, dan redaksi lebih sering berdebar daripada pembaca.
Karena itu, UU Pers menempatkan pers bukan sebagai pelaku kejahatan potensial, tetapi sebagai pilar demokrasi. Pers diberi fungsi sosial: mengawasi kekuasaan, menyampaikan informasi, dan—yang sering membuat panas telinga penguasa—mengganggu kenyamanan para pejabat.
Dalam UU Pers, sengketa pemberitaan tidak diselesaikan dengan borgol sebagai pembuka, melainkan dengan hak jawab dan hak koreksi sebagai salam pembuka. Jika masih ada keributan, barulah Dewan Pers turun tangan.
Logikanya sederhana tapi filosofis: kesalahan jurnalistik adalah persoalan etik dan profesional, bukan langsung persoalan kriminal.
Putusan MK pada Senin (19/1/2026) menegaskan satu hal penting: karya jurnalistik tidak boleh langsung diproses pidana atau perdata tanpa melewati mekanisme pers. Ini bukan memanjakan wartawan, melainkan menjaga demokrasi agar tidak masuk angin.
MK memperjelas frasa “perlindungan hukum” dalam Pasal 8 UU Pers. Menurut Mahkamah, norma ini belum mengatur secara jelas bentuk dan batasan perlindungan hukum, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi wartawan.
Diakui, wartawan berada pada posisi yang secara inheren rentan, mengingat aktivitas jurnalistik kerap bersinggungan dengan kepentingan politik, ekonomi, maupun sosial.
Maka, pemberian perlindungan hukum yang bersifat khusus dan afirmatif kepada wartawan bukanlah bentuk keistimewaan yang melanggar asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law), melainkan justru merupakan instrumen konstitusional untuk mewujudkan keadilan substantif.
MK menilai, penggunaan instrumen penuntutan hukum terhadap wartawan yang secara sah menjalankan fungsi jurnalistik berpotensi menimbulkan kriminalisasi pers.
Itu sering terjadi ketika proses hukum digunakan bukan semata-mata untuk menegakkan keadilan, tapi untuk membungkam kritik, membatasi arus informasi, atau menekan kebebasan berekspresi.
Betul, wartawan bisa keliru, tapi keliru bukan berarti kriminal. Sama seperti dosen salah ngajar bukan berarti penipu, atau pejabat salah bicara bukan otomatis penjahat — meski yang terakhir ini sering dipaksakan agar terasa adil.
Masalahnya, republik kita gemar mencampur-aduk segala hal. Ketika KUHP baru hadir dengan pasal-pasal yang lebih rapi secara redaksional tapi lebih lentur secara tafsir, muncullah kekhawatiran lama dengan baju baru.
Pasal penghinaan, pencemaran nama baik, penyiaran berita bohong, semua tampak manis di teks, tapi bisa berubah menjadi palu godam jika dipakai tanpa kacamata UU Pers. Di titik inilah MK turun tangan, seperti wasit yang akhirnya meniup peluit setelah wartawan sudah terjatuh tiga kali.
Prinsip ini sejalan dengan gagasan restorative justice — bahwa hukum bukan alat balas dendam, melainkan sarana memulihkan keadilan. Sengketa berita diselesaikan dengan klarifikasi, bukan kriminalisasi. Dengan dialog, bukan interogasi.
Mengapa pers harus diperlakukan demikian istimewa? Karena pers bekerja untuk publik, bukan untuk dirinya sendiri.
Dalam kajian demokrasi modern — dari Habermas sampai Dahl — media disebut sebagai ruang publik. Jika ruang ini ditekan, maka yang bisu bukan hanya wartawan, melainkan masyarakat.
Negara boleh kuat, tapi jika terlalu kuat sampai menakuti pena, maka yang lahir bukan stabilitas, melainkan ketakutan berjamaah.
Negara-negara maju memahami ini dengan cukup dewasa. Di Amerika Serikat, kebebasan pers dilindungi First Amendment. Wartawan bisa digugat, tapi hampir mustahil dipidana hanya karena berita.
Di Inggris, sengketa pers diselesaikan lewat regulator independen dan mekanisme sipil. Di Jerman, jurnalisme investigatif justru diperlakukan sebagai kepentingan publik yang harus dilindungi, meski menyakitkan penguasa.
Pers boleh salah, tapi negara tak boleh gagap. Negara demokratis matang dengan demokrasi yang masih belajar jalan sambil jatuh bangun. Di negara matang, pers dimusuhi secara politik tapi dilindungi secara hukum. Di negara berkembang, pers kadang dipuji di pidato, tapi dikejar di laporan polisi.
Putusan MK ini, jika dibaca dengan hati jernih, bukan kemenangan wartawan semata. Ini kemenangan akal sehat. Negara akhirnya mengakui bahwa tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan ancaman pidana. Ada wilayah etika, ada ruang dialog, ada mekanisme profesi yang harus dihormati. Wartawan bukan malaikat, tapi juga bukan kriminal bawaan lahir.
Maka hari ini, kita belajar satu hal kecil tapi penting: demokrasi bukan soal siapa paling kuat memukul, melainkan siapa paling sabar mendengar. Pena memang bisa melukai, tapi membungkamnya justru melukai republik lebih dalam.
Dari keputusan hukum ini, kita diingatkan bahwa kebebasan bukan hadiah, melainkan tanggung jawab yang harus terus dirawat — kadang dengan putusan, kadang dengan keberanian, dan sering kali dengan kesediaan untuk tidak langsung marah.
Di negeri yang gemar menjerat, mungkin sudah waktunya kita belajar mengurai. Karena bisa jadi, bukan pers yang terlalu bebas, melainkan kita yang terlalu mudah tersinggung.

Tinta Bukan Kekerasan

Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam Melindungi Kebebasan Pers Oleh Ahmadie Thaha, Kolumnis .CO.ID, JAKARTA — Di sebuah negara yang masyar...

Wednesday, January 28, 2026

Pencuri Berani Curi Motor Kades Semayu Siang Hari, Warga Kaget

<img alt="Pencuri Berani Curi Motor Kades Semayu Siang Hari, Warga Kaget" src="https://asset-2.tstatic.net/newsmaker/foto/bank/images/ilustrasi-kepergok-maling-motor-pelaku-kabur-tinggalkan-pistol.jpg" style="max-width:100%; height:auto; display:block; margin: 1em auto;"><h3 style="text-align: left">Aksi Pencurian Sepeda Motor Dinas Kepala Desa Terjadi di Halaman Kantor</h3>
Pada siang hari, sepeda motor dinas milik Kepala Desa Semayu, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, dicuri secara terbuka dan terekam kamera pengawas. Kejadian tersebut berlangsung pada Selasa (20/1/2026) di halaman Kantor Desa Semayu.
Rekaman CCTV yang berdurasi sekitar 27 detik menunjukkan seorang pria dengan tenang berada di dekat sepeda motor dinas berjenis Honda CRF berwarna hitam merah. Kendaraan tersebut terparkir di halaman kantor yang lokasinya persis di tepi jalan raya. Meski suasana sekitar terlihat ramai dengan aktivitas lalu lintas, dalam rekaman hanya tampak pelaku yang berada di dekat sepeda motor.
Pria tersebut terlihat beberapa kali menoleh ke kanan dan kiri, seolah memastikan kondisi aman sebelum melancarkan aksinya. Tanpa menunjukkan perilaku mencurigakan, pelaku kemudian menaiki sepeda motor dinas tersebut dan langsung membawa kabur kendaraan dari halaman kantor desa. Aksi pencurian berlangsung cepat dan tidak menimbulkan kegaduhan.
Kepala Desa Semayu, Lukito Aji, membenarkan kejadian tersebut. Ia menjelaskan bahwa saat pencurian terjadi, dirinya bersama sejumlah perangkat desa tengah berada di dalam kantor. “Saat itu kami ada di dalam kantor lagi ngobrol dengan Pak Babinsa,” ujar Lukito Aji singkat.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat pelaku leluasa menjalankan aksinya tanpa menimbulkan kecurigaan. Bahkan, Lukito mengaku tidak sempat memperhatikan kondisi kunci sepeda motor dinas tersebut. "Saya ngga kepikiran kunci pada saat itu (tergantung di motor atau tidak)," ungkapnya.
Ia juga menyebutkan bahwa tidak ada suara mencurigakan yang mengundang perhatian warga sekitar. Seorang warga yang rumahnya berada tepat di depan kantor desa bahkan sempat melihat pelaku membawa sepeda motor tersebut. Namun, warga tersebut tidak menaruh curiga karena mengira pelaku merupakan rekan kepala desa atau perangkat desa yang biasa menggunakan kendaraan dinas.
<h3 style="text-align: left">Proses Penyelidikan oleh Pihak Kepolisian</h3>
Sementara itu, saat dihubungi, pihak kepolisian membenarkan adanya laporan pencurian sepeda motor dinas tersebut. Kasubsi Penmas Sie Humas Polres Wonosobo, Aipda Nanang D.P. Wibowo, menyampaikan bahwa tim kepolisian saat ini masih melakukan pelacakan intensif.
“Kejadian benar, sekarang sedang mengurut CCTV di jalur-jalur yang dimungkinkan dilewati,” kata Nanang, Kamis (22/1/2026). Menurutnya, polisi telah menelusuri rekaman kamera pengawas di sejumlah titik yang diduga menjadi jalur pelarian pelaku.
Dari hasil sementara, kendaraan tersebut diketahui bergerak menuju wilayah Kecamatan Kertek. “Lewat Kenjer, habis nyuri lewat wetan Pasar Kertek,” ujarnya. Nanang menambahkan bahwa proses pelacakan telah dimulai sejak ada laporan masuk dan masih terus berlanjut.
"Kemarin sudah mulai di lacak, dan dilanjutkan hari ini. Kendaraan menuju arah pasar ke utara," sebutnya. Hingga kini, kepolisian belum mengungkap identitas pelaku. Proses penyelidikan masih terus berjalan.
<h3 style="text-align: left">Reaksi Masyarakat dan Langkah Pencegahan</h3>
Masyarakat sekitar mengungkapkan kekecewaan atas kejadian ini. Beberapa warga mengatakan bahwa kejadian ini menunjukkan kurangnya pengawasan terhadap fasilitas umum yang ada di kantor desa. Mereka berharap pihak desa dan aparat kepolisian dapat meningkatkan pengawasan dan memperkuat sistem keamanan.
Selain itu, masyarakat juga menyarankan agar kunci kendaraan dinas disimpan dengan lebih baik dan diperiksa secara berkala. Hal ini bertujuan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

Pencuri Berani Curi Motor Kades Semayu Siang Hari, Warga Kaget

Aksi Pencurian Sepeda Motor Dinas Kepala Desa Terjadi di Halaman Kantor Pada siang hari, sepeda motor dinas milik Kepala Desa Semayu, Kecam...

Wednesday, January 28, 2026

Mantan Bos Kadokawa Dihukum Kasus Suap Olimpiade Tokyo

<img alt="Mantan Bos Kadokawa Dihukum Kasus Suap Olimpiade Tokyo" src="https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/t8pPJg1G71of1pwIhi3aDMPK_3E=/1200x675/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3524359/original/088536600_1627490314-aAP21208475636505.jpg" style="max-width:100%; height:auto; display:block; margin: 1em auto;"><h3 style="text-align: left">Penjara dan Masa Percobaan untuk Mantan Ketua Kadokawa Corporation</h3>
Pengadilan Distrik Tokyo, pada hari Kamis (22/1/2026), menjatuhkan vonis bersalah terhadap Tsuguhiko Kadokawa (82), mantan ketua perusahaan penerbitan besar Jepang, Kadokawa Corporation, dalam kasus korupsi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo. Hakim memutuskan hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan dengan masa percobaan selama 4 tahun. Hukuman ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa yang menuntut hukuman tiga tahun penjara.
Kadokawa dinyatakan bersalah karena terlibat dalam praktik penyuapan terhadap Haruyuki Takahashi, mantan anggota dewan panitia penyelenggara Olimpiade Tokyo. Dalam putusannya, pengadilan menolak seluruh pembelaan yang diajukan oleh Kadokawa, yang menyatakan dirinya tidak bersalah. Hakim menilai bahwa meskipun ia tidak memiliki jabatan operasional harian, Kadokawa tetap berperan sebagai pemimpin de facto perusahaan dan memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan.
Berdasarkan dakwaan, Kadokawa bekerja sama dengan dua mantan pejabat eksekutif Kadokawa—yang sebelumnya telah divonis bersalah—untuk meminta bantuan Takahashi agar mendukung perusahaan dalam proses pemilihan sponsor Olimpiade. Sebagai imbalannya, antara September 2019 hingga Januari 2021, Kadokawa disebut memberikan suap dengan total nilai sekitar 69 juta yen. Jaksa menyatakan bahwa langkah perusahaan untuk menjadi sponsor Olimpiade sepenuhnya dilakukan atas kehendak Kadokawa.
Meski telah diperingatkan mengenai risiko hukum, ia tetap menyetujui pemberian uang dan menginstruksikan bawahannya untuk menjalin hubungan dengan Takahashi. Di sisi lain, tim kuasa hukum Kadokawa berargumen bahwa kliennya tidak memiliki kewenangan langsung dalam keputusan sponsor dan tidak menerima laporan lanjutan setelah pembahasan risiko hukum di internal perusahaan. Namun, pengadilan menilai kesaksian para mantan eksekutif cukup kuat untuk membuktikan keterlibatan langsung Kadokawa dalam praktik tersebut.
Dalam sidang pada September 2025, Kadokawa sempat membantah seluruh tuduhan. “Saya sama sekali tidak merasa melakukan perbuatan ini. Saya tidak bersalah,” ujarnya saat itu.
<h3 style="text-align: left">Masih Ajukan Gugatan terhadap Negara</h3>
Selain perkara pidana, Kadokawa juga mengajukan gugatan perdata terhadap pemerintah Jepang senilai 220 juta yen. Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Distrik Tokyo pada Juni 2024. Ia mengklaim mengalami penderitaan fisik dan mental akibat penahanan panjang yang dijalaninya setelah menolak dakwaan jaksa.
<h3 style="text-align: left">Bagian dari Skandal Besar Olimpiade Tokyo</h3>
Kasus Kadokawa menjadi bagian dari rangkaian besar skandal korupsi yang mencoreng penyelenggaraan Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo. Sejumlah tokoh bisnis dan pejabat tinggi Jepang sebelumnya juga telah terseret dan dijatuhi hukuman dalam perkara serupa. Skandal ini memicu kritik luas terhadap tata kelola Olimpiade Tokyo, khususnya dalam proses pemilihan sponsor dan hubungan antara dunia usaha dengan panitia penyelenggara.

<h3 style="text-align: left">Penutup</h3>
Peristiwa ini menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan pengawasan dalam penyelenggaraan acara internasional seperti Olimpiade. Kasus Kadokawa tidak hanya menjadi pelajaran bagi perusahaan-perusahaan besar, tetapi juga bagi pemerintah dan lembaga penyelenggara dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik. Selain itu, hal ini juga mengingatkan kita akan pentingnya sistem hukum yang kuat dan independen dalam menangani kasus-kasus korupsi yang bisa merusak reputasi sebuah negara.

Mantan Bos Kadokawa Dihukum Kasus Suap Olimpiade Tokyo

Penjara dan Masa Percobaan untuk Mantan Ketua Kadokawa Corporation Pengadilan Distrik Tokyo, pada hari Kamis (22/1/2026), menjatuhkan vonis...

Wednesday, January 28, 2026

Penganiaya Fasilitas di TNTN Ditangkap, 9 Orang Diamankan

<img data-document-id="cms/api/amp/image/AA1UJScK" data-reference="image" src="https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/AA1UJScK.jpg"/>
<h3 style="text-align: left">Penangkapan 9 Orang Terkait Perambahan dan Pengerusakan di Kawasan Tesso Nilo</h3>
Tim gabungan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau, serta Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil mengamankan sembilan orang terkait praktik jual beli lahan ilegal dan pengerusakan fasilitas satgas di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). 
Ekspos perkara ini dipimpin oleh Wakil Kepala Polda Riau Hengky Hariyadi, yang didampingi oleh Pangdam XIX Tuanku Tambusai Agus Hadi, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Sutikno, serta jajaran dari Ditreskrimsus dan Ditreskrimum Polda Riau. 
Wakapolda menegaskan bahwa langkah penegakan hukum ini merupakan bagian dari komitmen aparat dalam menjaga kawasan konservasi dari perambahan dan tindakan anarkis. "Bersama Satgas TP 2 TNTN, kami menjerat para tersangka dengan dua konstruksi tindak pidana, yakni pelanggaran Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam serta tindak pidana pengerusakan barang secara bersama-sama," ujar Hengky Hariyadi.
<h3 style="text-align: left">Kasus Pengerusakan Fasilitas Satgas PKH</h3>
Dari sembilan tersangka, enam orang berinisial BS, HS, JS, HP, DB, dan SS ditetapkan sebagai tersangka pengerusakan fasilitas Satgas PKH. Mereka diduga merusak tenda personel satgas yang ditempati anggota TNI di Blok 10 Dusun Toro, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, yang berada dalam kawasan TNTN. 
Menurut Hengky, aksi pengerusakan tersebut dipicu oleh penolakan terhadap keberadaan Satgas PKH di kawasan konservasi. Dalam kasus ini, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa balok kayu, besi, serta flashdisk yang berisi rekaman aktivitas pengrusakan. "Para tersangka dijerat Pasal 170 ayat (1) KUHP dan/atau Pasal 406 KUHP dengan ancaman pidana maksimal lima tahun penjara," tegasnya.
Penyidikan disebut masih terus dikembangkan, termasuk kemungkinan penambahan pasal maupun tersangka baru.
<h3 style="text-align: left">Pengungkapan Praktik Perambahan Lahan</h3>
Selain kasus pengrusakan, Ditreskrimsus Polda Riau juga mengungkap praktik perambahan dan jual beli lahan di kawasan TNTN. Tiga tersangka berinisial HN, BA, dan HP diamankan karena diduga menguasai secara ilegal sekitar 270 hektare lahan kawasan konservasi untuk perkebunan kelapa sawit. Pelapor dalam perkara ini adalah Kepala Balai TNTN dengan tiga laporan polisi.
Ketiga tersangka tersebut dijerat Pasal 40 Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara. Barang bukti yang diamankan antara lain kuitansi pembayaran, surat hibah, SKGR, serta surat keputusan Kementerian Kehutanan terkait penetapan kawasan Tesso Nilo sebagai taman nasional.
<h3 style="text-align: left">Upaya Pemulihan Kawasan Tesso Nilo</h3>
Pangdam XIX Tuanku Tambusai Agus Hadi menyampaikan bahwa pascapenertiban oleh Satgas PKH, pengelolaan kawasan TNTN kini berada di bawah Tim Percepatan dan Pemulihan TNTN (TP 2 TNTN) yang diketuai Gubernur Riau. Upaya pemulihan kawasan, kata dia, dilakukan secara bertahap, terkoordinasi, dan mengedepankan pendekatan humanis.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Sutikno menegaskan pentingnya sinergi antara penyidik dan penuntut umum dalam menyamakan persepsi penegakan hukum, terutama di tengah masa transisi regulasi. Dia juga mengimbau masyarakat yang masih menguasai kebun sawit di kawasan konservasi agar menghentikan aktivitas dan mendukung program pemulihan.
"Penegakan hukum akan terus berjalan demi kepentingan lingkungan dan kepastian hukum. Sinergi TNI, Polri, kejaksaan, dan pemerintah daerah menjadi kunci agar pemulihan kawasan berjalan optimal dan masyarakat dapat hidup aman dan tenang," pungkas Sutikno.

Penganiaya Fasilitas di TNTN Ditangkap, 9 Orang Diamankan

Penangkapan 9 Orang Terkait Perambahan dan Pengerusakan di Kawasan Tesso Nilo Tim gabungan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditres...

Wednesday, January 28, 2026

Kasus Pengeroyokan di Keraton Solo Berakhir Damai, Laporan Dicabut oleh Pakubuwono XIV Purboyo

<img alt="Kasus Pengeroyokan di Keraton Solo Berakhir Damai, Laporan Dicabut oleh Pakubuwono XIV Purboyo" src="https://img.youtube.com/vi/FIQE_LbXWaY/maxresdefault.jpg" style="max-width:100%; height:auto; display:block; margin: 1em auto;"><h3 style="text-align: left">Kericuhan di Keraton Solo Sebelum Kunjungan Menteri Kebudayaan</h3>
Kericuhan terjadi di Keraton Solo sebelum kunjungan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, yang bertujuan untuk menyerahkan surat keputusan (SK) penunjukan Kanjeng Gusti Panembahan Agung (KGPA) Tedjowulan sebagai Pelaksana Pengembangan Keraton. Peristiwa ini berlangsung beberapa hari sebelum kunjungan tersebut, tepatnya pada Minggu (18/1/2026).
Peristiwa kericuhan ini bermula dari konflik antara pihak Pakubuwono XIV Purboyo dan Lembaga Dewan Adat (LDA), serta Pakubuwono XIV Hangabehi. Konflik ini muncul karena adanya benturan saat pihak Pakubuwono XIV Purboyo menghalangi masuknya pihak LDA dan Pakubuwono XIV Hangabehi ke Keraton Solo untuk mempersiapkan acara.
Seorang abdi dalem berinisial RP melaporkan dugaan penganiayaan oleh BRM Suryo Mulyo, cucu dari Pakubuwono XIII. Laporan tersebut kemudian dicabut setelah kedua belah pihak mencapai perdamaian. Kuasa hukum RP, Ardi Sasongko, membenarkan bahwa kliennya telah menghubungi untuk meminta kembali surat tanda terima laporan polisi (STTLP). Ia menyatakan bahwa tujuan pencabutan laporan adalah untuk menjaga ketenangan dan harmoni di lingkungan Keraton Solo.
RP, yang berada di pihak Pakubuwono XIV Purboyo, tidak ingin memperpanjang masalah. Ia hanya bersedia memfasilitasi proses perdamaian dan bekerja sama dengan pengageng pengamanan di Talang Paten. Selain itu, ia juga telah dikonfirmasikan oleh Sinuhun bahwa pihak yang terlibat bisa masuk ke Keraton.
Dengan pencabutan laporan, diharapkan konflik di Keraton Solo dapat segera mereda. Dalam pernyataannya, Ardi Sasongko menyampaikan bahwa perdamaian ini dilakukan atas dasar kebesaran hati Sinuhun dan keinginan untuk tidak memperpanjang masalah.
<h3 style="text-align: left">Penyangkalan dari LDA</h3>
Sebelumnya, Ketua Eksekutif LDA, KPH Eddy Wirabhumi, membantah tuduhan bahwa BRM Suryo Mulyo melakukan penganiayaan terhadap abdi dalem berinisial RP. Menurutnya, BRM Suryo hanya melakukan tindakan pengamanan agar korban tidak dikeroyok massa.
“Yang saya lihat kan begini. Dia di samping saya. Saya juga lihat anak ini sangat agresif, yang rambut putih itu. Mas Suryo Mulyo narik, dibawa minggir supaya tidak terjadi sesuatu kepada dia,” ujarnya.
Dalam video yang beredar, terlihat BRM Suryo melingkarkan tangannya ke leher korban. Namun, tidak ada tindakan pemukulan seperti yang disebutkan oleh pihak Pakubuwono XIV Purboyo. Setelah dilepas, BRM Suryo Mulyo tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya. Ia hanya menyelamatkan korban dari benturan dengan pihak lain.
KPH Eddy Wirabhumi mengaku tidak melihat adanya penganiayaan hingga baju korban sobek. “Belum (ada pemberitahuan). Belum ada apa-apa. Kita juga baru tahu dari media. Bajunya robek, robeknya di mana saya juga nggak tahu,” tambahnya.
<h3 style="text-align: left">Peristiwa yang Berpotensi Memicu Tensi</h3>
Insiden ini menjadi perhatian publik karena terjadi di tempat yang memiliki nilai sejarah dan budaya tinggi. Keraton Solo, yang berstatus cagar budaya nasional, menjadi pusat perhatian karena adanya dualisme dalam kepemimpinan pasca wafatnya Pakubuwono XIII.
Penunjukan KGPA Tedjowulan sebagai Pelaksana Pengembangan Keraton Solo bertujuan untuk memastikan pertanggung jawaban dana APBN dan APBD yang dialokasikan untuk keraton. Hal ini menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan dan pengelolaan warisan budaya yang bernilai historis.

Kasus Pengeroyokan di Keraton Solo Berakhir Damai, Laporan Dicabut oleh Pakubuwono XIV Purboyo

Kericuhan di Keraton Solo Sebelum Kunjungan Menteri Kebudayaan Kericuhan terjadi di Keraton Solo sebelum kunjungan Menteri Kebudayaan, Fadl...

Wednesday, January 28, 2026

Guru SD di Serpong Tangsel Diduga Cabul, Kini Jadi Tersangka dengan Ancaman 12 Tahun Penjara

<img data-document-id="cms/api/amp/image/AA1fd0cs" data-reference="image" src="https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/AA1fd0cs.jpg"/>
<h3 style="text-align: left">Penetapan Tersangka dalam Kasus Pelecehan Seksual Guru</h3>
Polres Tangerang Selatan (Tangsel) telah menetapkan seorang guru berinisial YP sebagai tersangka terkait kasus pelecehan seksual yang dilakukannya. Tersangka ini merupakan wali kelas dari korban di salah satu sekolah dasar (SD) yang berada di wilayah Serpong, Tangsel. Atas perbuatannya, YP terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara.
Kasat Reskrim Polres Tangsel AKP Wira Graha Setiawan mengungkapkan bahwa status YP yang sebelumnya hanya terlapor kini sudah berubah menjadi tersangka. Hal ini didasarkan pada temuan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan kasus tersebut dari penyelidikan ke penyidikan dan menetapkan tersangka. YP juga langsung ditahan oleh pihak kepolisian.
”Sudah (menjadi tersangka),” ujar Wira saat dikonfirmasi oleh awak media pada Kamis (22/1). Menurut Kompol Wira, tersangka dijerat menggunakan pasal berlapis sesuai dengan laporan yang telah dibuat oleh para pelapor. Yakni Pasal 418 KUHP Juncto Pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Ancaman hukuman bagi tersangka mencapai belasan tahun.
”Sesuai laporan polisi itu pasal yang dilaporkan Pasal 418 KUHP Juncto Pasal 6 Undang-Undang TPKS. (Ancaman hukumannya) di sana 12 tahun,” jelas dia.
Wira mengakui bahwa jumlah korban dalam kasus tersebut terus bertambah. Berdasarkan laporan kepolisian, setidaknya ada 9 korban yang sudah melapor kepada polisi. Namun, hasil pendalaman selama proses penyidikan menunjukkan bahwa jumlah korban lebih dari 9 orang.
”Yang lapor kemarin sesuai laporan polisi (ada) 9 orang dalam 1 laporan. Memang dalam proses penyidikan kami identifikasi ada 25 korban,” tambah dia.
<h3 style="text-align: left">Modus Pelaku dalam Melakukan Pelecehan</h3>
Melalui penyidikan tersebut, polisi berhasil mengungkap modus pelaku dalam melakukan aksi pelecehan seksual terhadap murid-muridnya. Modus yang digunakan adalah memberikan imbalan tertentu. Mulai dari memberi uang jajan, mainan, dan imbalan lainnya.
<h3 style="text-align: left">Kecaman dan Tindakan Pemerintah Kota</h3>
Sebelumnya, Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengecam tindakan pelaku dan mendorong agar aparat penegak hukum memberikan sanksi tegas. Menurut Benyamin, tindakan tersebut sama saja dengan pengkhianatan terhadap dunia pendidikan.
Sebagai orang nomor satu di Tangsel, dia tidak bisa mentoleransi perbuatan pelaku. Dia memastikan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel mengambil langkah tegas dan tanpa kompromi. Selain mendorong proses hukum pidana, sanksi administratif berat dipastikan akan dijatuhkan kepada pelaku.
”Saya mengutuk keras tindakan itu, itu adalah perbuatan yang sangat keji dilakukan di lingkungan pendidikan,” ujarnya.
Benyamin menyatakan bahwa dirinya sudah menginstruksikan kepada jajaran Pemkot Tangsel untuk memberikan sanksi yang paling tegas sesuai dengan aturan kepegawaian yang berlaku. Tidak hanya itu, dia menjamin pelaku tidak lagi memiliki tempat di lingkungan sekolah. Dia tidak ingin peristiwa serupa terjadi lagi dan siswa di Tangsel menjadi korban. Untuk proses hukum, dia menyerahkan kepada polisi.
”Kami serahkan sepenuhnya kepada penegak hukum. Saya minta kasus ini diproses seadil-adilnya. Kami akan kawal sampai tuntas agar para korban mendapatkan keadilan yang layak,” tutupnya.

Guru SD di Serpong Tangsel Diduga Cabul, Kini Jadi Tersangka dengan Ancaman 12 Tahun Penjara

Penetapan Tersangka dalam Kasus Pelecehan Seksual Guru Polres Tangerang Selatan (Tangsel) telah menetapkan seorang guru berinisial YP seba...

Wednesday, January 28, 2026

Mayor Sari Ulita Surbakti Divonis 3 Bulan Kasus Penipuan Masuk TNI di Medan

<img alt="Mayor Sari Ulita Surbakti Divonis 3 Bulan Kasus Penipuan Masuk TNI di Medan" src="https://ichef.bbci.co.uk/news/1024/branded_indonesia/d6d5/live/a2453580-3529-11ee-b20f-09d535237924.jpg" style="max-width:100%; height:auto; display:block; margin: 1em auto;"><h3 style="text-align: left">Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan atas Kasus Penipuan Calon Bintara TNI AD</h3>
Pengadilan Militer Tinggi I Medan akhirnya menghukum Mayor Sari Ulita Surbakti dengan hukuman tiga bulan penjara, namun dengan masa percobaan selama enam bulan. Hukuman ini diberikan terkait dakwaan penipuan penerimaan calon bintara TNI AD senilai Rp 350 juta. Putusan ini dibacakan oleh hakim Marsma TNI Immanuel P Simanjuntak pada hari Kamis (22/1/2026).
Meski dihukum, Sari tidak ditahan dalam putusan yang dibacakan tersebut. Dalam amar putusannya, Immanuel menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana penipuan. "Memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama tiga bulan dengan masa percobaan selama enam bulan," ujar Immanuel.
Selain itu, Immanuel menambahkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali terdakwa melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU TNI No 25 tahun 2014. Hal ini menjadi dasar bagi pengadilan untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa agar dapat memperbaiki diri.
Dalam pertimbangan hakim, diketahui bahwa kerugian korban telah dikembalikan dan kedua belah pihak sudah melakukan perdamaian. Namun, meskipun demikian, Oditur militer Letkol Ojahan Silalahi menyatakan banding atas putusan tersebut. Sementara itu, Mayor Sari menyampaikan pikir-pikir.
<h3 style="text-align: left">Peristiwa Awal Kasus Penipuan</h3>
Mayor Chk (K) Sari Ulita Surbakti didakwa melakukan penipuan terhadap orangtua calon bintara dengan permintaan uang sebesar Rp 350 juta. Uang tersebut diduga sebagai imbalan untuk meloloskan korban dalam seleksi Sekolah Calon Bintara (Secaba) Prajurit Karier (PK) TNI AD Gelombang II Tahun Anggaran 2024.
Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Militer Tinggi I Medan, korban dalam kasus ini adalah Ignasius Dodo Marisi Sitohang. Pihak keluarga korban merasa kecewa meskipun uang telah dikembalikan sebelum pengumuman kelulusan.
Peristiwa bermula saat orangtua korban, Jesman Sitohang, meminta bantuan bimbingan psikologi kepada terdakwa di rumah dinasnya, Jalan Gaperta, Medan. Namun, dalam prosesnya, pembicaraan berkembang hingga kesepakatan untuk mengurus kelulusan korban.
"Terdakwa menyanggupi dengan mematok biaya satu paket (seleksi tingkat daerah sampai seleksi tingkat pusat) sebesar Rp 400-500 juta," demikian tertulis dalam berkas dakwaan. Namun, Jesman hanya menyanggupi Rp 350 juta yang kemudian disetujui oleh terdakwa.
Uang hasil pinjaman bank ratusan juta tersebut diserahkan pada 22 November 2024 di rumah terdakwa. Namun, belakangan diketahui bahwa nama korban tidak pernah dibantu dalam kelulusannya. Hal ini terungkap setelah kerabat korban, seorang perwira menengah TNI, melakukan pengecekan internal.
<h3 style="text-align: left">Kelulusan Korban Tanpa Bantuan Terdakwa</h3>
Saat pengumuman pantukhir tingkat pusat di Rindam I/BB, korban ternyata dinyatakan lulus murni tanpa bantuan terdakwa. Setelah mendapat teguran keras dari pihak keluarga korban yang juga anggota TNI, Mayor Sari akhirnya mengembalikan uang Rp 350 juta tersebut pada 6 Desember 2024.
Meski uang telah kembali dan korban lulus, kasus tetap berlanjut ke meja hijau dengan dakwaan Pasal 378 KUHP tentang penipuan karena keluarga korban merasa dirugikan secara moril dan materil akibat bunga pinjaman.

Mayor Sari Ulita Surbakti Divonis 3 Bulan Kasus Penipuan Masuk TNI di Medan

Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan atas Kasus Penipuan Calon Bintara TNI AD Pengadilan Militer Tinggi I Medan akhirnya menghukum May...

Wednesday, January 28, 2026

Surianyah Halim: Kesaksian Terdakwa Tidak Sesuai Fakta Peristiwa

<img data-document-id="cms/api/amp/image/AA1UJfFP" data-reference="image" src="https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/AA1UJfFP.jpg"/> 
<h3 style="text-align: left">Sidang Kasus Intimidasi dan Kekerasan di Media Sosial Terus Berlangsung</h3>
Sidang kasus dugaan intimidasi dan kekerasan yang melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan terdakwa selebgram Ernawati alias Zheze Galuh kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Palangka Raya, Kamis (22/1). Persidangan kali ini memasuki agenda pemeriksaan saksi, dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Yunita dan dihadiri Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andriyanto Muliya Budiman.
Pihak terdakwa menghadirkan tiga saksi a de charge atau saksi yang meringankan, yaitu Alfian (mantan suami), Erniwati (adik terdakwa), dan Mukaramah (kerabat/teman). Selama persidangan, majelis hakim fokus pada aksi intimidasi yang diduga dilakukan terdakwa terhadap korban, Hikmah Novita Sari. Fokus utama adalah insiden siaran langsung di Facebook, di mana terdakwa terlihat membawa senjata tajam jenis pisau, serta niat terdakwa mendatangi kediaman korban.
Meskipun ketiga saksi berupaya memberikan keterangan yang membela terdakwa, ada ketidaksesuaian dalam kesaksian Mukaramah. Saat dikonfirmasi mengenai keberadaan orang lain di dalam mobil saat siaran langsung berlangsung, saksi mengklaim terdakwa sendirian. Hal ini bertolak belakang dengan bukti rekaman video yang menunjukkan kehadiran mantan suami terdakwa.
“Sendirian Yang Mulia. Setahu saya beliau menyetir sendiri waktu itu. Seingat saya ada alat yang terpasang di lengannya. Saat itu dia memang mencari keberadaan Hikmah sampai ke lokasi tersebut, namun saya tidak menyadari kalau itu rumah Hikmah,” ujar Mukaramah di depan hakim.
Ketika JPU mendalami pertanyaan mengenai objek yang digenggam terdakwa saat melakukan live streaming, Mukaramah mengaku tidak mengetahui bahwa benda tersebut adalah pisau.
“Saya tidak melihat kalau beliau memegang pisau, Pak,” kilahnya.
<h3 style="text-align: left">Kesaksian yang Tidak Sesuai Fakta</h3>
Selepas sidang, kuasa hukum korban Hikmah Novita Sari, Suriansyah Halim, menyampaikan pendapat bahwa kesaksian yang disampaikan oleh pihak terdakwa tidak membeberkan kebenaran secara menyeluruh sesuai realitas kejadian.
“Sebagai contoh, dalam rekaman CCTV maupun video sangat jelas terlihat suami terdakwa ikut mengantar. Namun, di dalam persidangan justru disebutkan tidak ada yang mengantar,” ungkap Halim kepada para wartawan.
Halim juga mengkritisi pernyataan saksi yang menampik adanya unsur ancaman dalam tayangan langsung tersebut. Menurutnya, bukti video secara gamblang menunjukkan adanya intimidasi yang dilakukan oleh terdakwa.
“Saksi dari pihak terdakwa menolak mengakui adanya pengancaman. Jadi, poin-poin kesaksian yang mereka sampaikan bukanlah fakta yang sesungguhnya,” tegasnya.
Ia berharap agar JPU dan majelis hakim dapat menilai keterangan saksi dengan tegas, memilah mana yang objektif dan mana yang subjektif. Halim juga berharap tuntutan yang akan diajukan JPU nantinya mampu memberikan efek jera bagi terdakwa.
<h3 style="text-align: left">Bukti yang Mendukung Tuduhan</h3>
Sebagai latar belakang, pada sidang sebelumnya, JPU telah menghadirkan ahli bahasa untuk menerjemahkan ujaran terdakwa yang menggunakan Bahasa Banjar. Ahli tersebut menyimpulkan bahwa gestur dan konteks ucapan terdakwa memuat unsur ancaman kekerasan, termasuk ancaman pembunuhan.
“Ancaman bisa disampaikan lewat lisan, gerakan tubuh, atau kombinasi keduanya, dan itu semua memenuhi unsur ancaman kekerasan,” bunyi keterangan ahli yang dibacakan oleh JPU.
Ahli pun menegaskan bahwa tindakan memamerkan pisau saat siaran langsung dikategorikan sebagai bentuk ancaman yang melanggar ketentuan hukum.
<h3 style="text-align: left">Pengakuan Terdakwa</h3>
Di sisi lain, terdakwa Zheze Galuh dalam kesaksiannya tidak menampik tuduhan tersebut. Ia mengakui telah melontarkan ancaman saat siaran langsung di Facebook sembari menggenggam pisau, serta berniat mendatangi rumah korban dengan melontarkan ancaman pembunuhan.
“Peristiwa pengancaman itu memang benar terjadi, Pak. Waktu itu saya tersulut emosi karena merasa telah dipermalukan,” jawab Zheze merespons JPU.
Pengakuan jujur dari terdakwa ini dianggap semakin memperkokoh alat bukti bahwa tindakan pengancaman tersebut nyata adanya dan wajib dipertanggungjawabkan di mata hukum.
Rangkaian sidang dijadwalkan berlanjut pada Kamis (29/1), pekan depan dengan agenda pembacaan tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum.

Surianyah Halim: Kesaksian Terdakwa Tidak Sesuai Fakta Peristiwa

Sidang Kasus Intimidasi dan Kekerasan di Media Sosial Terus Berlangsung Sidang kasus dugaan intimidasi dan kekerasan yang melanggar Undan...

Tuesday, January 27, 2026

Negara Bantu, Dana Korban Scam Rp161 Miliar Kembali Dibayar

<img data-document-id="cms/api/amp/image/AA1U7AgP" data-reference="image" src="https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/AA1U7AgP.jpg"/>
<h3 style="text-align: left">Penanganan Kejahatan Digital di Indonesia</h3>
Indonesia Anti-Scam Center (IASC) telah berhasil mengembalikan dana sebesar Rp 161 miliar kepada 1.070 masyarakat yang menjadi korban penipuan digital atau scam. Dana tersebut berasal dari 14 bank yang digunakan oleh pelaku kejahatan. Data ini merupakan catatan sejak IASC mulai beroperasi pada 22 November 2024 hingga 12 Januari 2026.
Pengembalian dana ini menjadi simbol nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dari kejahatan keuangan yang semakin kompleks, inovatif, dan sulit diprediksi. Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, dalam pernyataannya.
Mahendra menjelaskan bahwa upaya pengembalian dana korban scam menunjukkan komitmen kuat OJK bersama kementerian/lembaga (K/L) serta industri jasa keuangan dalam melindungi konsumen. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan, sehingga dapat berkontribusi pada pembangunan perekonomian nasional.
Sinergi dan kolaborasi antarseluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan dalam memerangi segala modus scam yang dilakukan pelaku. Selain itu, ruang lingkup kejahatan dan berbagai aspek lain yang digunakan pelaku untuk melakukan kejahatan harus senantiasa diantisipasi bersama.
<h3 style="text-align: left">Modus Kejahatan Digital yang Marak</h3>
Kejahatan keuangan digital belakangan semakin masif dan melampaui batas negara. Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara bersama-sama. Berbagai modus scam dilakukan pelaku, seperti:
<ul style="text-align: left">
<li style="text-align: left">Penipuan transaksi belanja</li>
<li style="text-align: left">Impersonation atau fake call</li>
<li style="text-align: left">Penipuan investasi</li>
<li style="text-align: left">Penipuan kerja</li>
<li style="text-align: left">Penipuan melalui media sosial</li>
<li style="text-align: left">Love scam, yang juga sering dilakukan di berbagai negara termasuk Indonesia</li>
</ul>
<h3 style="text-align: left">Tantangan dalam Penanganan Scam</h3>
Banyak tantangan dihadapi dalam penanganan scam, antara lain:
<ul style="text-align: left">
<li style="text-align: left">Lonjakan jumlah pengaduan</li>
<li style="text-align: left">Keterlambatan pelaporan</li>
<li style="text-align: left">Perlu peningkatan kecepatan pemblokiran</li>
<li style="text-align: left">Pelarian dana yang kompleks</li>
<li style="text-align: left">Optimalisasi pengembalian dana</li>
</ul>
Sejak berdiri pada 22 November 2024 hingga 14 Januari 2026, IASC telah menerima 432.637 pengaduan penipuan dari konsumen dan masyarakat dengan total nilai kerugian mencapai Rp 9,1 triliun. Adapun total dana yang berhasil diblokir oleh IASC mencapai Rp 436,88 miliar.
Masyarakat diimbau untuk segera melaporkan kepada IASC jika menjadi korban kejahatan di sektor jasa keuangan. Semakin cepat laporan disampaikan, semakin besar pula peluang pengembalian dana yang dapat dilakukan.
<h3 style="text-align: left">Tanggapan dari DPR RI</h3>
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi XI DPR RI Mokhamad Misbakhun menegaskan kejahatan penipuan di sektor jasa keuangan merupakan kejahatan serius dengan tingkat kompleksitas tinggi, sehingga penanganannya tidak dapat dilakukan secara parsial.
Ini bukan kejahatan biasa, ini white collar crime. Tipikal white collar crime itu modusnya canggih, teknisnya juga canggih. Misbakhun menilai keberadaan dan langkah-langkah yang dilakukan OJK melalui IASC telah memberikan dampak nyata sekaligus menghadirkan optimisme baru bagi masyarakat dalam menghadapi maraknya kejahatan penipuan digital.
Dan saya yakin ini memberikan angin segar kepada masyarakat bahwa apa yang dilakukan oleh Indonesia Anti-Scam Center, Satgas PASTI ini, memberikan harapan.

Negara Bantu, Dana Korban Scam Rp161 Miliar Kembali Dibayar

Penanganan Kejahatan Digital di Indonesia Indonesia Anti-Scam Center (IASC) telah berhasil mengembalikan dana sebesar Rp 161 miliar kepada...

Tuesday, January 27, 2026

Insanul Fahmi Membantah Rujuk, Pengacara Ungkap Alasan, Siap Lepas Inara?

<img data-document-id="cms/api/amp/image/AA1UkVor" data-reference="image" src="https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/AA1UkVor.jpg"/> 
Insanul Fahmi kini menunjukkan keinginan kuat untuk kembali kepada istrinya, Wardatina Mawa. Sang pengacara mengungkapkan alasan di balik keputusan ini dan menyatakan siap melepaskan Inara Rusli.
Setelah mencapai kesepakatan damai terkait laporan dugaan penipuan yang diajukan oleh Inara Rusli, Insanul Fahmi kini fokus pada hubungan dengan istrinya, Wardatina Mawa. Pengacaranya, Tommy Tri Yunanto, memberikan dukungan penuh agar klienya bisa kembali membangun hubungan dengan istri sahnya tersebut.
<img data-document-id="cms/api/amp/image/AA1UIaRo" data-reference="image" src="https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/AA1UIaRo.jpg"/> 
Terbaru, Insanul Fahmi memutuskan untuk kembali kepada Wardatina Mawa. Hal ini disampaikan langsung oleh kuasa hukumnya, Tommy Tri Yunanto, yang juga menjelaskan alasan di balik keputusan ini. 
Insanul Fahmi datang ke Polda Metro Jaya pada Rabu (21/1/2026) bersama kuasa hukumnya. Secara hukum, Insan dan Inara, mantan istri musisi Virgoun, telah resmi mencapai kesepakatan damai. Namun, kasus lain yang melibatkan Insan dan Inara masih berlangsung di Polda Metro Jaya. Kasus ini terkait laporan dari Wardatina Mawa, istri sah Insan, atas dugaan perzinaan.
Sebelumnya, Insan dan Inara sempat mencoba perdamaian melalui mekanisme restorative justice (RJ), tetapi permohonan tersebut ditolak oleh Wardatina Mawa. Tommy kemudian menyatakan bahwa ada peluang bagi Insan untuk kembali kepada istrinya.
"Kita mendukung bagaimana dia bisa balik lagi ke istri sahnya yaitu Mawa," ujar Tommy, seperti dikutip dari Instagram @folkkonoha. Ia menekankan bahwa tugas utama adalah membuat hati Wardatina Mawa luluh kembali.
Tommy juga menyebut bahwa Insan harus memilih antara Wardatina Mawa atau Inara. "Ini menjadi pilihan buat Insanul. Ya pasti akan melakukan tindakan yang di mana harus memilih," katanya. Ia menambahkan bahwa kemungkinan besar Insan akan melepaskan Inara.
Perkembangan Laporan Wardatina Mawa atas Dugaan Perzinaan Insan–Inara
Kompol Andaru Rahutomo, Kasubbidpenmas Bidang Humas Polda Metro Jaya, memberikan update terkait laporan Wardatina Mawa tentang dugaan perzinaan yang melibatkan Insan dan Inara. Meskipun Insan mengklaim telah menikah siri dengan Inara, hingga kini Wardatina belum bersedia mencabut laporan yang ia ajukan.
Di tengah proses hukum yang sedang berlangsung, Insan dan Inara sempat mengajukan permohonan restorative justice (RJ) atau penyelesaian secara damai. Namun, upaya tersebut ditolak oleh Wardatina Mawa. 
"Permohonan RJ terlapor ditolak oleh pelapor," kata Andaru, seperti dikutip dari Tribun Seleb. Setelah penolakan, penyidik akan melakukan asesmen sebagai tahap awal sebelum perkara digelar. Melalui gelar perkara, laporan Mawa berpotensi dilanjutkan ke tahap berikutnya.
"Penyidik akan melakukan asesmen terhadap perkara ini untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya," jelas Andaru. Ia menambahkan bahwa saat ini pihak kepolisian masih menyusun jadwal pelaksanaan gelar perkara tersebut.
Wardatina Mawa sebelumnya menegaskan bahwa ia tetap ingin melanjutkan proses hukum. Ia menyatakan telah menyerahkan semua bukti yang dimilikinya kepada penyidik.
"Semua bukti sudah aku share ke penyidik dan udah semua komplit pokoknya," ujarnya, seperti dikutip dari YouTube Starpro Indonesia. Kini, ia menyerahkan segala proses hukum kepada pihak kepolisian.
Dalam kasus ini, Wardatina hanya menuntut keadilan. Pasalnya, ia merasa menjadi korban atas kelakuan Insan yang menikah siri tanpa sepengetahuannya maupun izin. 
"Aku saat ini hanya meminta keadilan aja seadil-adilnya," tutupnya.

Insanul Fahmi Membantah Rujuk, Pengacara Ungkap Alasan, Siap Lepas Inara?

Insanul Fahmi kini menunjukkan keinginan kuat untuk kembali kepada istrinya, Wardatina Mawa. Sang pengacara mengungkapkan alasan di balik k...

Tuesday, January 27, 2026

Penyelidikan rumah Maidi, KPK amankan dokumen dan uang tunai

<img data-document-id="cms/api/amp/image/AA1UIkmq" data-reference="image" src="https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/AA1UIkmq.jpg"/> 
jatim. Madiun – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah Wali Kota Madiun nonaktif Maidi dan rumah pihak swasta Rochim Ruhdiyanto di Kota Madiun, Rabu (21/1). Penggeledahan berlangsung sejak sekitar pukul 14.30 WIB hingga pukul 20.47 WIB. Hasilnya, para penyidik membawa satu koper yang diduga sebagai barang bukti dari kasus korupsi yang dilakukan Maidi.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan bahwa penyidik menyita beberapa barang bukti berupa dokumen, barang elektronik, uang tunai, serta barang lain yang relevan dengan perkara. “Seluruhnya saat ini masih didalami oleh penyidik,” ujar Budi Prasetyo melalui pesan WhatsApp, Kamis (22/1).
Budi menjelaskan bahwa seluruh barang bukti akan dianalisis untuk kepentingan pembuktian dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. “Barang bukti tersebut digunakan untuk melengkapi alat bukti dalam proses penyidikan,” jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Kota Madiun, Senin (19/1). Pada konferensi pers yang disiarkan secara streaming, di Gedung Merah Putih Selasa malam (20/1), 3 tersangka itu adalah Wali Kota Madiun Maidi (MD), Kepala Dinas PUPR Thariq Megah (TM), dan Pihak Swasta sekaligus orang kepercayaan MD, Rochim Ruhdiyanto (RR).
“Peristiwa Tertangkap Tangan Dugaan Tindak Pidana Korupsi, terkait pemerasan dengan modus Fee Proyek dan Dana CSR serta Penerimaan Lainnya, atau Gratifikasi, di lingkungan Pemerintah Kota Madiun,” jelas Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu.
Tim KPK juga mengamankan barang bukti uang tunai sebesar Rp550 juta, dengan rincian Rp350 juta dari RR dan Rp200 juta dari TM.
Asep menjelaskan kejadian berawal pada Juli 2025, Wali Kota Maidi (MD) memberikan arahan pengumpulan uang, melalui Kepala DPMPTSP Kota Madiun SMN, dan Kepala BKAD Kota Madiun SD. “Arahan tersebut ditujukan kepada pengurus Yayasan Stikes Bhakti Husada Madiun untuk menyerahkan uang sebesar Rp350 juta,” terang Asep.
Uang tersebut terkait pemberian izin akses jalan dalam bentuk uang sewa, selama 14 tahun dengan dalih kebutuhan dana CSR Kota Madiun. STIKES Madiun diketahui sedang dalam proses alih status menjadi universitas. “Pihak Yayasan Stikes menyerahkan uang tersebut kepada RR selaku Pihak swasta sekaligus orang kepercayaan Wali Kota Madiun, melalui transfer ke rekening atas nama CV Sekar Arum, 9 Januari 2026,” kata dia.
Selain itu, KPK menemukan dugaan permintaan fee penerbitan perizinan, kepada pelaku usaha. Mulai dari hotel, minimarket, hingga waralaba. “MD diduga meminta uang sebesar Rp600 juta kepada pihak developer. Uang tersebut diterima oleh SK dari PT HB, kemudian disalurkan kepada MD melalui perantara RR dalam dua kali transfer, Juni 2025,” bebernya.
“Penyidik menemukan dugaan penerimaan gratifikasi lainnya oleh MD saat menjabat sebagai Wali Kota Madiun, antara lain terkait proyek pemeliharaan jalan Paket II senilai Rp5,1 miliar,” ujar Asep.
Dalam proyek tersebut, MD melalui Kepala Dinas PUPR Kota Madiun, Thariq Megah (TM) meminta fee sebesar 6 persen dari nilai proyek. “Namun, pihak kontraktor hanya menyanggupi 4 persen atau sekitar Rp200 juta, yang kemudian disepakati dan dilaporkan TM kepada MD,” tuturnya.
Tak hanya pada periode kedua, KPK juga menemukan dugaan penerimaan gratifikasi lain oleh Wali Kota MD, pada masa periode pertama 2019 sampai 2022, dengan total mencapai Rp1,1 miliar. “Dalam perkara ini, ditemukan pula fakta adanya Peraturan Wali Kota tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP), yang tidak ditaati dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, antara lain terkait pemberdayaan TSP, penyaluran TSP dalam bentuk uang, serta tata kelola yang tidak dilakukan secara kredibel,” kata Asep.

Penyelidikan rumah Maidi, KPK amankan dokumen dan uang tunai

jatim. Madiun – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah Wali Kota Madiun nonaktif Maidi dan rumah pihak swasta ...

Tuesday, January 27, 2026

Kronologi Nikita Willy Tantang Joshua Suherman, Mantan Penyanyi Cilik Kini Diblokir

<img data-document-id="cms/api/amp/image/AA1UI2Vg" data-reference="image" src="https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/AA1UI2Vg.jpg"/>
<h3 style="text-align: left">Pengakuan Nikita Willy Soal Peristiwa Labrak Joshua Suherman</h3>
Nikita Willy, aktris dan presenter ternama di Indonesia, pernah mengalami konflik dengan aktor sekaligus penyanyi Joshua Suherman. Informasi ini terungkap melalui buku Broken Strings yang ditulis oleh Aurelie Moeremans. Dalam buku tersebut, disebutkan bahwa Nikita Willy pernah melabrak Joshua Suherman.
Aurelie dan kedua artis tersebut pernah bekerja sama dalam sebuah sinetron berjudul Magic beberapa tahun lalu. Kini, muncul kembali cerita baru tentang hubungan mereka. Nikita Willy sendiri mengungkap bahwa ia pernah mengalami konflik dengan Joshua Suherman, bahkan sampai melabraknya.
<h3 style="text-align: left">Kronologi Peristiwa Labrak</h3>
Menurut pengakuan Nikita Willy, peristiwa itu terjadi saat ia sedang liburan bersama keluarga. Ia sedang membaca tweet di Twitter ketika tiba-tiba menemukan tweet dari Joshua Suherman yang menyentuh isu pribadinya. Saat itu, situasi sedang viral di media sosial, meskipun belum banyak orang yang mengetahui detailnya.
Nikita mengingat jelas kejadian tersebut. Ia sedang berada di pesawat menuju destinasi liburan, tiba-tiba menemukan tweet dari Joshua. Ia merasa tidak nyaman dengan isi tweet itu dan langsung mempertanyakan maksud dari tulisan tersebut.
“Gue ingat banget, gue lagi di pesawat mau liburan sama keluarga, tiba-tiba gue baca dia nge-tweet kayak gitu,” ujar Nikita dalam sebuah podcast yang diunggah lima tahun lalu.
Ia merasa bahwa nama dirinya dijelek-jelekkkan oleh Joshua. Ia langsung mengirim pesan pada Joshua dan bertanya apa maksud dari tweet tersebut. Nikita merasa bahwa mereka adalah teman dekat, tetapi Joshua justru ikut menyebarkan informasi negatif tentangnya.
“Gua langsung kayak 'maksud lo apa ngomong kayak gitu?' I thought we are friends. Gua bilang kayak gitu,” kata Nikita saat itu.
<h3 style="text-align: left">Reaksi dan Tindakan Nikita</h3>
Setelah mendengar penjelasan dari Joshua, Nikita masih merasa marah. Meski Joshua mencoba menjelaskan, Nikita langsung memblokir nomor telepon Joshua. Ia tidak ingin mendengar penjelasan apapun.
“Dia ngomong bla bla bla, gue langsung blok, gua enggak mau baca. Dia mau menjelaskan apa pun, gua enggak mau denger,” tegas Nikita.
Meski mudah emosi, Nikita juga mengaku bahwa ia cepat melupakan dan memaafkan orang. Ia menjelaskan bahwa emosinya hanya sesaat dan biasanya akan reda setelah beberapa hari.
“Gua tuh orangnya gampang emosi, cuma gua gampang maafin orang. Kayak misalkan gue habis marah-marah, itu pun kayaknya besoknya gue kalau ngelihat muka dia lagi, gue juga enggak apa-apa lagi, itu cuma emosi sesaat doang,” jelas Nikita.
<h3 style="text-align: left">Hubungan dengan Jordi Onsu</h3>
Setelah peristiwa itu, Joshua Suherman menelepon Jordi Onsu, adik dari Ruben Onsu. Menurut Jordi, Joshua mengatakan bahwa ia dilabrak oleh Nikita dan kemudian diblokir.
“Joshua habis itu langsung nelpon gue, ‘Jor gue dilabrak sama Niki terus gue di-block,’” cerita Jordi usai Nikita menceritakan ulang peristiwa tersebut.
Hingga kini, kondisi hubungan antara Nikita Willy dan Joshua Suherman masih belum diketahui secara pasti. Namun, Nikita mengakui bahwa keduanya pernah bertemu kembali dan hubungan mereka sudah baik-baik saja.
“Waktu itu sempat ketemu juga ya udah kayak enggak ada apa-apa lagi,” kata Nikita.

Kronologi Nikita Willy Tantang Joshua Suherman, Mantan Penyanyi Cilik Kini Diblokir

Pengakuan Nikita Willy Soal Peristiwa Labrak Joshua Suherman Nikita Willy, aktris dan presenter ternama di Indonesia, pernah mengalami kon...

Tuesday, January 27, 2026

Kasus BPRS Gayo, Hakim Tanya Saksi: Siapa yang Izinkan Berkas Fiktif?

<img alt="Kasus BPRS Gayo, Hakim Tanya Saksi: Siapa yang Izinkan Berkas Fiktif?" src="https://asset-2.tstatic.net/gayo/foto/bank/images/Sidang-lanjutan-kasus-Tindak-Pidana-Perdagangan-Orang.jpg" style="max-width:100%; height:auto; display:block; margin: 1em auto;"><h3 style="text-align: left">Sidang Perkara Kredit Fiktif di BPRS Gayo: Hakim Tegaskan Peran Saksi dan Dugaan Intervensi Pimpinan</h3>
Dalam sidang perkara dugaan kredit fiktif yang terjadi di BPRS Gayo, suasana persidangan memanas saat Majelis Hakim mencecar seorang saksi terkait pelolosan dokumen kredit bermasalah. Persidangan ini berlangsung dalam agenda pembuktian yang berlangsung selama lebih dari empat jam di Pengadilan Negeri Takengon.
Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Fatria Gunawan SH MH, didampingi dua hakim anggota, Damecson Andripari Sagala SH, dan Erik Oktiviansyah Dewa SH. Saksi yang dihadirkan adalah mantan karyawan BPRS Gayo, termasuk Ariwantona, Afri Windi, dan Ikhwanul Ikhsan sebagai admin administrasi pembiayaan. Keempat terdakwa dalam kasus ini adalah Andika Putra (AO), Deski Prata (staf notaris), Syukuria (audit internal), serta Aedy Yansyah (Plt Direktur Utama).
<h4 style="text-align: left">Hakim Tegaskan Peran Saksi dalam Verifikasi Dokumen</h4>
Ketua Majelis Hakim Fatria Gunawan menanyakan secara tegas mengenai keabsahan dokumen administrasi kredit yang diajukan oleh terdakwa Andika Putra. Ia meminta saksi untuk membaca langsung keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan dokumen persidangan.
“Saudara saksi, coba lihat ke sini. Baca dengan keras apa yang Anda tulis di sini, iqra’,” ujar Hakim Ketua dengan tegas.
Majelis Hakim menekankan bahwa peran admin administrasi pembiayaan sangat penting dalam memverifikasi dan memastikan kelengkapan dokumen kredit guna menjamin kepatuhan (compliance) serta meminimalisir risiko. Hakim kemudian menunjukkan beberapa nama nasabah yang tinggal satu kampung bahkan satu dusun dengan saksi. Namun, saksi mengaku tidak mengenal nama-nama tersebut.
“Kalau saudara tidak tahu, artinya data ini bermasalah, orangnya tidak ada. Lalu kenapa saudara loloskan?” tanya Hakim Ketua. Saksi sempat terdiam dan meminta maaf karena tidak melakukan verifikasi keabsahan dokumen yang diajukan terdakwa Andika Putra.
<h4 style="text-align: left">Dugaan Intervensi Pimpinan BPRS Gayo Terungkap</h4>
Majelis Hakim kemudian mempertajam pertanyaan dengan menyebutkan adanya dugaan perintah atau intervensi dari pihak tertentu. “Kenapa saudara lakukan ini? Siapa yang memerintahkan? Apakah ada intervensi, atau saudara menerima sesuatu?” tanya Hakim Ketua.
Ikhwanul Ikhsan dengan tegas menyatakan tidak menerima imbalan apa pun. Namun ia mengaku pimpinan BPRS Gayo menyebut nama Edi dan Sastra, yang menyampaikan agar pengajuan kredit terdakwa Andika dipermudah. “Disebutkan, pengajuan Andika dipermudah saja, nanti Pak Aedy yang tanggung jawab,” ujar saksi di hadapan Majelis Hakim.
Terkait pernyataan itu, terdakwa Aedy Yansyah, mantan Plt Direktur Utama BPRS Gayo, membantah terlibat dalam pertemuan tersebut. Namun saksi kembali menegaskan bahwa Aedy Yansyah hadir dalam pembahasan untuk mempermudah pengajuan kredit terdakwa Andika.
<h4 style="text-align: left">Kredit Fiktif Diduga Sistematis dan Menyebabkan Kerugian Negara</h4>
Sidang tersebut mengungkap adanya kredit fiktif yang diduga berlangsung secara sistematis dan terorganisir, hingga menyebabkan kerugian keuangan negara hampir Rp 40 miliar. Terdakwa Andika Putra disebut merekayasa identitas ratusan nasabah fiktif, lengkap dengan dokumen palsu seperti KTP, kartu keluarga, surat usaha, hingga sertifikat jaminan.
Sementara itu, terdakwa Deski Prata diduga aktif memproduksi berbagai dokumen palsu, mulai dari akta hibah, akta jual beli, SKMHT, hingga sertifikat tanah, yang mengatasnamakan notaris, camat, hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN). Setiap dokumen palsu tersebut dibayar antara Rp 300 ribu hingga Rp 600 ribu, baik melalui transfer rekening maupun secara tunai.

Kasus BPRS Gayo, Hakim Tanya Saksi: Siapa yang Izinkan Berkas Fiktif?

Sidang Perkara Kredit Fiktif di BPRS Gayo: Hakim Tegaskan Peran Saksi dan Dugaan Intervensi Pimpinan Dalam sidang perkara dugaan kredit fik...

Tuesday, January 27, 2026

Profil Ilyas Sitorus, Koruptor Pengadaan Software yang Dikirim ke Nusakambangan Karena Main HP di Sel

<h3 style="text-align: left">Pemindahan Ilyas Sitorus ke Lapas Nusakambangan</h3>
Ilyas Sitorus, mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Provinsi Sumatera (Kadis Kominfo Sumut), telah dipindahkan dari Rumah Tahanan (Rutan) Tanjung Gusta Medan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan. Pemindahan ini dilakukan karena dugaan pelanggaran aturan selama menjalani hukuman, khususnya terkait penggunaan perangkat elektronik di dalam sel tahanan.
Pemindahan Ilyas Sitorus terjadi setelah pihak Rutan Kelas I Medan menemukan bahwa ia diduga leluasa menggunakan handphone dan laptop selama menjalani hukuman. Hal ini bertentangan dengan aturan yang melarang penggunaan alat komunikasi bagi seluruh narapidana. Menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara, Yudi Suseno, pemindahan dilakukan sebagai bentuk penegakan aturan secara konsisten dan profesional tanpa pengecualian.
"Rutan Kelas I Medan menegakkan aturan secara konsisten dan profesional, tanpa pengecualian dan tanpa pandang bulu terhadap siapa pun," ujar Yudi Suseno. Ia menambahkan bahwa pemindahan Ilyas Sitorus ke Nusakambangan dilakukan berdasarkan pertimbangan keamanan dan ketertiban untuk menjaga stabilitas lingkungan rutan tetap aman dan kondusif.
"Tidak ada narapidana yang kebal hukum di balik jeruji," ujar Yudi Suseno.
<img data-document-id="cms/api/amp/image/AA1UIGJf" data-reference="image" src="https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/AA1UIGJf.jpg"/>
<h3 style="text-align: left">Profil Ilyas Sitorus</h3>
Ilyas Sitorus adalah mantan pegawai negeri sipil (PNS) Indonesia asal Sumatera Utara yang terlibat dalam kasus korupsi. Ia pernah menjabat di berbagai posisi penting di pemerintahan provinsi sebelum menghadapi masalah hukum. Ilyas berasal dari Pulo Rakyat, Kabupaten Asahan. Ia menempuh pendidikan Pendidikan Manajemen di Universitas Negeri Medan dan menikah dengan Rodhoh Br. Damanik.
Karir Ilyas dimulai sebagai pegawai negeri sipil pada tahun 1988 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Tanjung Balai, kemudian pindah ke kantor provinsi Sumatera Utara pada tahun 1994. Ia memegang berbagai peran Eselon II di pemerintahan provinsi, termasuk Kepala Plt Bidang Pemerintahan Umum, Kepala Humas dan Protokol, Kepala Bidang Pendidikan di Kabupaten Batubara (2021), dan Kepala Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk Provinsi Sumatera Utara.
Pada April 2025, Ilyas ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi senilai Rp 1,8 miliar terkait pengadaan perangkat lunak perpustakaan digital untuk sekolah SD/SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara. Dalam kasus ini, Ilyas sempat mengembalikan separuh uang kerugian negara.
<img data-document-id="cms/api/amp/image/AA1UIILo" data-reference="image" src="https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/AA1UIILo.jpg"/>
<h3 style="text-align: left">Harta Kekayaan Ilyas Sitorus</h3>
Berdasarkan laporan di elhkpn.kpk.go.id, Rabu (26/3/2025), Ilyas Sitorus memiliki harta kekayaan sebesar Rp3.002.510.003 yang dilaporkan pada 16 Januari 2025. Berikut rincian harta kekayaannya:
A. TANAH DAN BANGUNAN 
Rp. 2.481.350.000 
<ol style="text-align: left">
<li style="text-align: left">Tanah dan Bangunan Seluas 119 m2/84 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 52.700.000 </li>
<li style="text-align: left">Tanah dan Bangunan Seluas 581 m2/380 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 522.900.000 </li>
<li style="text-align: left">Tanah dan Bangunan Seluas 132 m2/70 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 132.000.000 </li>
<li style="text-align: left">Tanah dan Bangunan Seluas 630 m2/176 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNGBALAI, HASIL SENDIRI Rp. 220.500.000 </li>
<li style="text-align: left">Tanah Seluas 3557 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNGBALAI, HASIL SENDIRI Rp. 177.850.000 </li>
<li style="text-align: left">Tanah dan Bangunan Seluas 303 m2/36 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000 </li>
<li style="text-align: left">Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNGBALAI, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000 </li>
<li style="text-align: left">Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNGBALAI, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000 </li>
<li style="text-align: left">Tanah dan Bangunan Seluas 912 m2/216 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 374.500.000 </li>
<li style="text-align: left">Tanah dan Bangunan Seluas 453 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNGBALAI, HASIL SENDIRI Rp. 113.250.000 </li>
<li style="text-align: left">Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNGBALAI, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000 </li>
<li style="text-align: left">Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNGBALAI, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000 </li>
<li style="text-align: left">Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNGBALAI, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000 </li>
<li style="text-align: left">Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000 </li>
<li style="text-align: left">Tanah dan Bangunan Seluas 213 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN, HASIL SENDIRI Rp. 103.500.000 </li>
<li style="text-align: left">Tanah dan Bangunan Seluas 334 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN, HASIL SENDIRI Rp. 66.800.000 </li>
<li style="text-align: left">Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/64 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000 </li>
<li style="text-align: left">Tanah dan Bangunan Seluas 282 m2/36 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 70.500.000 </li>
<li style="text-align: left">Tanah dan Bangunan Seluas 76 m2/60 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 60.800.000 </li>
<li style="text-align: left">Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNGBALAI, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000 </li>
<li style="text-align: left">Tanah Seluas 2031 m2 di KAB / KOTA KOTA BINJAI, HASIL SENDIRI Rp. 101.550.000 </li>
<li style="text-align: left">Tanah Seluas 250 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNGBALAI, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000 </li>
<li style="text-align: left">Tanah Seluas 1800 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000 </li>
<li style="text-align: left">Tanah Seluas 844 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 42.000.000 </li>
<li style="text-align: left">Tanah Seluas 1600 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000 </li>
</ol>
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN 
Rp. 142.000.000 
<ol style="text-align: left">
<li style="text-align: left">MOBIL, HONDA CRV JEEP Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000 </li>
<li style="text-align: left">MOTOR, KAWASAKI TRAIL SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000 </li>
<li style="text-align: left">MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000 </li>
</ol>
C. HARTA BERGERAK LAINNYA 
Rp. 187.000.000 
D. SURAT BERHARGA 
Rp. ---- 
E. KAS DAN SETARA KAS 
Rp. 192.160.002 
F. HARTA LAINNYA 
Rp. 
Sub Total 
Rp. 3.002.510.003 
III. HUTANG 
Rp. ---- 
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) 
Rp. 3.002.510.003 
<img data-document-id="cms/api/amp/image/AA1OSLlj" data-reference="image" src="https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/AA1OSLlj.jpg"/>

Profil Ilyas Sitorus, Koruptor Pengadaan Software yang Dikirim ke Nusakambangan Karena Main HP di Sel

Pemindahan Ilyas Sitorus ke Lapas Nusakambangan Ilyas Sitorus, mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Provinsi Sumatera (K...

KPK Cari Bukti di Rumah dan Kantor Bupati Pati

Arcandra Tahar Akan Bersaksi di Sidang Korupsi Minyak Malam Ini

Masa depan kiper PSIR Raihan berakhir di usia 20 tahun setelah menendang pemain Persikaba

Ribuan WNI Tertipu di Kamboja, DPR Minta KBRI Lebih Proaktif

Pandji Pragiwaksono Kritik Raffi Ahmad, Ini Tanggapan Sang Artis

KPPPA: Kasus Guru SDN di Tangsel Cabuli Murid Tak Selesai dengan Justice Restoratif

Warga Deli Tua Terkejut, Keluarga Tewas Tertabrak Kereta Api di Tebingtinggi

Tinta Bukan Kekerasan

Pencuri Berani Curi Motor Kades Semayu Siang Hari, Warga Kaget

Mantan Bos Kadokawa Dihukum Kasus Suap Olimpiade Tokyo

Penganiaya Fasilitas di TNTN Ditangkap, 9 Orang Diamankan

Kasus Pengeroyokan di Keraton Solo Berakhir Damai, Laporan Dicabut oleh Pakubuwono XIV Purboyo

Guru SD di Serpong Tangsel Diduga Cabul, Kini Jadi Tersangka dengan Ancaman 12 Tahun Penjara

Mayor Sari Ulita Surbakti Divonis 3 Bulan Kasus Penipuan Masuk TNI di Medan

Surianyah Halim: Kesaksian Terdakwa Tidak Sesuai Fakta Peristiwa

Negara Bantu, Dana Korban Scam Rp161 Miliar Kembali Dibayar

Insanul Fahmi Membantah Rujuk, Pengacara Ungkap Alasan, Siap Lepas Inara?

Penyelidikan rumah Maidi, KPK amankan dokumen dan uang tunai

Kronologi Nikita Willy Tantang Joshua Suherman, Mantan Penyanyi Cilik Kini Diblokir

Kasus BPRS Gayo, Hakim Tanya Saksi: Siapa yang Izinkan Berkas Fiktif?

Profil Ilyas Sitorus, Koruptor Pengadaan Software yang Dikirim ke Nusakambangan Karena Main HP di Sel

Popular Posts

Comments

Archive